3 Dimutasi ke RS Fatmawati, Dokter Piprim: Ini Hukuman Karena Menentang Pengambilalihan Kolegium Nasional

Dimutasi ke RS Fatmawati, Dokter Piprim: Ini Hukuman Karena Menentang Pengambilalihan Kolegium
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim B. Yanuarso membantah mutasi dirinya karena kebijakan dalam konteks organisasi atau lembaga (
tour of duty
).
Menurut Piprim, mutasi ini merupakan hukuman untuk para pengurus IDAI yang secara konsisten menentang pengambilalihan Kolegium, termasuk Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
“Enggak benar kalau
tour of duty
. Ini hukuman buat pengurus IDAI yang konsisten menentang pengambialihan Kolegium. Jadi dibikin sendiri oleh Menkes,” ujar Piprim kepada
Kompas.com
, Selasa (6/5/2025).
Piprim mengatakan, mutasi dirinya juga bukan keputusan direksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), melainkan kewenangan dari
Kemenkes
.
“Bisa ditambahkan bahwa itu (mutasi) bukan keputusan direksi RSCM (tetapi Kemenkes),” sambungnya.
Diketahui, Piprim dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
Piprim merupakan salah satu pengajar bagi calon dokter subspesialis kardiologi anak bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di RSCM.
Apabila dimutasi, Piprim tak bisa lagi mengajar anak-anak muridnya. Sebab, RS Fatmawati bukan RS pendidikan.
Ia pun mempertanyakan alasan Kemenkes melakukan mutasi dengan tujuan untuk memajukan layanan jantung anak di RS Fatmawati.
“Untuk memajukan layanan jantung anak di RS Fatmawati bisa dilakukan dengan meknisme pengampuan yang dilakukan divisi kardiologi anak,” katanya.
Menurut Piprim, masih banyak cara yang bisa dilakukan Kemenkes tanpa harus mengorbankan pelayanan jantung anak di RSCM.
“Jadi banyak cara, tanpa harus mengorbankan pelayanan jantung anak di RSCM, mengorbankan murid-murid saya sebagai calon konsultan anak,” tambah dia.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes menegaskan bahwa keputusan rotasi Piprim merupakan kewenangan Kemenkes.
“Surat keputusan rotasi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Supriyanto kepada
Kompas.com
, Senin (5/5/2025).
Supriyanto mengatakan bahwa hal tersebut adalah kebijakan dalam konteks organisasi atau lembaga (tour of duty) demi pemerataan kompetensi rumah sakit Kemenkes.
“(Itu) Tour of Duty dalam rangka pemerataan kompetensi rumah sakit Kemenkes. Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terjangkau dan berkualitas,” kata Supriyanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.