B2W Kritik Rencana Pembangunan 3,8 Km Jalur Sepeda, Soroti Anggaran Pemeliharaan Megapolitan 28 April 2025

Pegiat Sepeda Kritik Rencana Pembangunan 3,8 Km Jalur Baru, Soroti Anggaran Pemeliharaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk membangun
jalur sepeda
sepanjang 3,8 kilometer pada 2025 dikritik. 
Pegiat sepeda, Fahmi Saimima, meragukan rencana tersebut bisa terealisasi. Pasalnya, kata dia, sejak 2023 hingga saat ini tidak ada alokasi anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta.
“Kami melihat program evaluasi jalur sepeda yang sempat direncanakan, kini hilang tanpa kejelasan,” ujar Fahmi kepada
Kompas.com,
Senin (28/4/2025).
Sebelumnya,
Dishub Jakarta
mengumumkan rencana
pembangunan jalur sepeda
tambahan sebagai bagian dari program
quick wins
100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.
“Pada 2025, merupakan rencana aksi
quick wins,
Dinas Perhubungan Jakarta akan membangun 3,8 km untuk melengkapi pedestrianisasi
complete street,
” ucap Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo.
Fahmi juga menyoroti ketimpangan anggaran, di mana Dishub mengalokasikan Rp 37,3 miliar untuk pembelian 20 unit sepeda motor pengawalan, sementara kebutuhan warga akan jalur sepeda yang aman diabaikan.
“Ironisnya, di saat kebutuhan warga atas jalur sepeda yang aman diabaikan, justru Dishub menganggarkan pembelian sepeda motor pengawalan sebesar Rp 37,3 miliar untuk 20 unit motor gede (dengan spesifikasi 1.600 cc, 6 silinder, torsi 160 Nm),” jelasnya.
Dia menambahkan, petugas Dishub secara hukum dilarang melakukan pengawalan kendaraan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No 43 Tahun 1993.
Fahmi juga mempertanyakan apakah
penambahan jalur sepeda
ini bentuk komitmen terhadap mobilitas keberlanjutan dan keselamatan, atau justru mencerminkan ketimpangan prioritas dan pengabaian pemerintah terhadap hak pengguna jalan non-motor.
”
Jalur sepeda
hanya mendapatkan anggaran Rp 10 miliar, sementara motor gede yang tidak relevan dengan tujuan mobilitas berkelanjutan justru mendapat perhatian lebih,” tegas Fahmi.
Fahmi mendesak agar ada realisasi yang lebih konkret serta transparansi anggaran untuk mendukung transportasi berkelanjutan di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.