TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin berpendapat, penghapusan kuota impor beberapa komoditas seperti yang diinginkan Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan mengakhiri kelangkaan barang di pasar.
“Presiden ingin mengakhiri dominasi sistem kuota yang seringkali menyebabkan kelangkaan barang sehingga menyebabkan harga tinggi di dalam negeri dan seringkali menjadi ajang kongkalingkong,” kata Wijayanto saat dihubungi Tribunnews, Kamis (10/4/2025).
Menurut Wijayanto, pembukaan keran impor ini dilakukan Presiden Prabowo bukan diperuntukkan semua komoditas. Melainkan, komoditas-komoditas yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri misalnya gandum dan jagung.
Meski begitu, Wijayanto meyakini bahwa pemerintah akan menutup keran impor bagi komoditas yang diproduksi dalam negeri.
“Kompetisi ini diharapkan membuat konsumen di dalam negeri akan mendapatkan harga terbaik,” jelas dia.
“Untuk produk-produk yang kita bisa memproduksi di dalam negeri, saya yakin Pemerintah tidak akan membuka keran impor, kalaupun dibuka akan sangat terbatas dengan tetap mempertimbangkan produsen dalam negeri,” imbuhnya menegaskan.
Pada forum Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” yang diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4) kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.
“Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor.”
“Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” tutur Prabowo.
Presiden juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.
Terutama, pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia tersebut tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.
“Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ungkapnya.
Di sisi lain, melalui kebijakan ini Prabowo juga ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.
“Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan, dia boleh cari untung tidak masalah, tetapi kita juga meminta para pengusaha bayar pajak yang benar.”
“Jangan pelihara dua atau tiga buku,” kata Prabowo.