TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebut, gempa bumi telah memperparah penderitaan masyarakat Myanmar.
Berbicara kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York, Guterres menyampaikan, setelah gempa mengguncang, negara yang dikenal dengan junta militer tersebut kini dalam kondisi hancur dan keputusasaan yang parah.
Sebelum bencana, Myanmar bergulat dengan kekacauan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi kemanusiaan yang memburuk.
“Myanmar perlu tindakan cepat di beberapa bidang,” kata Guterres dikutip dari press rilis pada Jumat (4/4/2025).
Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan, lebih dari 17 juta orang terkena dampak gempa bumi dan hampir sembilan juta orang berada di wilayah dengan kerusakan paling parah.
Lebih dari 370 orang masih hilang, sementara ribuan lainnya terluka.
Sistem telekomunikasi, listrik, dan pasokan air sangat terbatas, membuat para penyintas gempa tidak memiliki kebutuhan dasar dan para pekerja kemanusiaan kesulitan untuk menjangkau mereka.
Selain itu, akses jalan antara Yangon dan Myanmar mengalami pengalihan jalan, sehingga pengiriman bantuan tertunda, sementara penerbangan komersial ke Mandalay masih ditangguhkan.
“Daerah yang paling parah terkena dampak masih tanpa listrik dan air, sementara akses telekomunikasi dan internet sangat terganggu, sehingga masyarakat yang terkena dampak tidak mendapatkan layanan penting,” kata laporan OCHA.
Di sisi lain, para pengungsi yang terdiri dari keluarga, termasuk anak-anak, tidur di tempat terbuka karena takut akan gempa susulan atau karena rumah mereka hancur.
Tempat penampungan sementara tersebut penuh sesak dan kurang memiliki keamanan dan privasi, sehingga meningkatkan risiko kekerasan seksual dan berbasis gender.
“Kami badan-badan PBB menyerukan tindakan-tindakan mendesak untuk menjamin keselamatan dan martabat perempuan dan anak perempuan,” tutur Guterres.
PBB telah mengerahkan bantuan darurat.
Nantinya, Utusan Khusus Julie Bishop akan mengunjungi Myanmar dalam beberapa hari mendatang untuk memperkuat komitmen PBB terhadap perdamaian dan dialog.
PBB juga telah mengalokasikan $5 juta dari Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) untuk bantuan segera, sementara Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) telah memobilisasi $12 juta untuk makanan, tempat tinggal, air, sanitasi, pembersihan puing, dan perawatan kesehatan. Namun, dana ini jauh dari yang dibutuhkan.
“Saya mengimbau masyarakat internasional untuk segera meningkatkan pendanaan yang sangat dibutuhkan agar sesuai dengan skala krisis ini,” kata Guterres.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Mandalay, Myanmar pada Jumat (28/3/2025) pukul 13.20 WIB.
Gempa bumi tersebut terletak pada koordinat 21,76° LU; 95,83° BT, pada kedalaman 10 km.
Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi Myanmar merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Besar Sagaing.
