TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengenakan seragam militer lengkap untuk pertama kalinya sejak melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Rabu (12/3/2025).
Dilansir Newsweek, keputusan Putin untuk mengenakan seragam militer tampaknya bertujuan memperkuat citranya sebagai pemimpin di masa perang.
Putin juga dinilai ingin meningkatkan moral tentaranya menjelang kemungkinan perundingan damai untuk mengakhiri konflik.
Ia mengenakan pakaian militer tersebut saat mengunjungi pos komando di garis depan pertempuran wilayah Kursk, Rusia bagian barat, yang berbatasan dengan Ukraina.
Di sana, ia mengusulkan pembentukan “zona penyangga” di sepanjang perbatasan.
Kunjungan ke Kursk ini merupakan yang pertama bagi Putin sejak wilayah tersebut diserang oleh Ukraina pada Agustus lalu.
Dalam kunjungannya, Putin menyerukan agar pasukannya segera memukul mundur pasukan Ukraina dari wilayah tersebut secepat mungkin, demikian menurut laporan media pemerintah Rusia.
Pasukan Rusia, yang dibantu oleh tentara Korea Utara, dilaporkan berhasil merebut kembali kendali atas beberapa desa di wilayah Kursk baru-baru ini.
“Saya berharap semua tugas tempur yang dihadapi unit kita dapat diselesaikan, dan wilayah Kursk segera dibebaskan sepenuhnya dari musuh,” ujar Putin.
“Tentu saja, saya ingin meminta Anda untuk mempertimbangkan pembentukan zona penyangga di sepanjang perbatasan negara di masa mendatang,” tambahnya saat mengunjungi pos komando.
“Pasukan Ukraina akan diperlakukan sebagai teroris sesuai dengan hukum Federasi Rusia,” tegas Putin.
Potensi Perundingan Damai
Kemunculan Putin dengan seragam tempur bertepatan dengan agenda kunjungan utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, ke Moskow minggu ini.
Witkoff disebut membawa usulan gencatan senjata untuk Kremlin serta membahas ketentuan perjanjian damai.
Menurut juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt, Witkoff akan berada di Moskow dari 12 Maret hingga 16 Maret.
Namun, dia tidak mengungkapkan dengan siapa Witkoff akan bertemu.
Laporan dari Bloomberg menyatakan bahwa Witkoff diperkirakan akan bertemu langsung dengan Putin.
Sebelumnya pada 11 Maret di Jeddah, Amerika Serikat mengusulkan rencana gencatan senjata Rusia-Ukraina selama 30 hari.
Ukraina menyetujui usulan tersebut, yang membuat AS untuk melanjutkan pembagian informasi intelijen dan bantuan keamanan.
Setelah itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa usulan gencatan senjata akan secara resmi disampaikan kepada Rusia.
Namun, Putin berulang kali menyatakan bahwa Rusia tidak menginginkan gencatan senjata sementara.
Ia beralasan bahwa negara-negara NATO dapat menggunakan jeda tersebut untuk mempersenjatai kembali Ukraina.
Meski Rusia belum secara resmi merespons usulan gencatan senjata 30 hari tersebut, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa Kremlin telah memberikan daftar tuntutannya.
Dilansir Reuters dan Sky News, para pejabat dari kedua belah pihak telah membahas persyaratan tersebut selama tiga minggu terakhir, ujar sumber tersebut.
Tuntutan dari Rusia meliputi:
1. Tidak ada keanggotaan NATO untuk Ukraina
2. Perjanjian untuk tidak mengerahkan pasukan asing di Ukraina
3. Pengakuan internasional atas klaim Vladimir Putin atas Krimea dan empat provinsi Ukraina (Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson)
Namun komitmen Putin terhadap kemungkinan perjanjian gencatan senjata masih belum pasti, dengan rincian yang belum diselesaikan.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
