Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Trump Tak Terima Negara-Negara Arab Bersatu Bangun Gaza, Sebut Wilayah Itu Tak Dapat Dihuni – Halaman all

Trump Tak Terima Negara-Negara Arab Bersatu Bangun Gaza, Sebut Wilayah Itu Tak Dapat Dihuni – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terima setelah para pemimpin Arab bersatu membangun Gaza pascaperang.

Para pemimpin Arab setuju dengan usulan Mesir untuk membangun Gaza yang hancur total tanpa mengusir warga Palestina.

Usulan dari Mesir ini sangat bertentangan dengan rencana Donald Trump yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza dan membangun “riviera” milik Amerika.

Mendengar para pemimpin Arab bersatu demi Gaza, Donald Trump menolak mentah-mentah rencana tersebut.

Dikutip dari CNN, Trump mengatakan bahwa dirinya tetap pada visinya sendiri yang mencakup pengusiran penduduk Palestina di Gaza dan mengubahnya menjadi “riviera” milik Amerika Serikat.

“Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes.

Hughes mengatakan, Presiden Trump tetap akan membangun kembali Gaza dan terbebas dari cengkeraman Hamas.

Trump, lanjut Hughes, tetap akan menantikan perundingan berikutnya untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan di Gaza.

“Presiden Trump tetap pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas,” ungkap Hughes.

Usulan balasan dari Arab ini terdiri dari tiga fase yang akan dilaksanakan selama lima tahun untuk membangun kembali Gaza.

Dikutip dari Arab News, pada tahap pertama akan memakan waktu dua tahun dan menelan biaya $20 miliar.

Tahap ini meliputi pembangunan 200.000 unit rumah di kawasan tersebut.

Rencana tersebut juga menyatakan bahwa pemulihan awal akan memakan waktu enam bulan, dan akan terdiri dari penghapusan rubel dan pemasangan perumahan sementara.

Tahap kedua, yang diperkirakan memakan waktu dua setengah tahun, akan mencakup pembangunan 200.000 unit rumah lagi dan bandara di Gaza.

Proses pembangunan keseluruhan akan memakan waktu lima tahun, dan total biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai $53 miliar. 

Berdasarkan rencana Mesir, Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk periode sementara yang tidak ditentukan dan akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong tersebut, yang telah hancur akibat perang.

Mesir dan Yordania akan melatih personel polisi Palestina sebagai persiapan untuk penempatan di jalur tersebut.

Rencana itu juga akan menuntut agar Israel menghentikan semua aktivitas permukiman, aneksasi tanah, dan pembongkaran rumah Palestina. 

Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran atas pembiayaan rencana tersebut, dengan PBB memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza mencapai lebih dari $50 miliar.

Namun rancangan komunike yang dibacakan di televisi mengatakan para peserta akan menyerukan diadakannya konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza, yang akan diadakan di Kairo akhir bulan ini.

Pangeran Arab Marah dengan Usulan Trump

Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.

Pangeran Faisal mengutuk segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka, serta semua kebijakan permukiman dan aneksasi wilayah Palestina.

Ia mendesak masyarakat internasional untuk bersatu dalam upaya memulihkan dan membangun kembali Jalur Gaza.

“Penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami oleh warga Palestina di Jalur Gaza mengharuskan masyarakat internasional untuk bekerja sama memulihkan kehidupan normal di wilayah tersebut, membangunnya kembali, dan memungkinkan warga Palestina untuk hidup bermartabat di tanah mereka tanpa mencoba mengubah kenyataan di wilayah Palestina,” katanya, dikutip dari Al Arabiya.

Menteri Saudi tersebut juga menyatakan dukungan Kerajaan terhadap Otoritas Nasional Palestina, dengan mengatakan bahwa mereka akan mendukungnya saat melaksanakan tugasnya untuk mengelola jalur tersebut dan memberikan layanan kemanusiaan kepada penduduknya.

(*)

Merangkum Semua Peristiwa