TRIBUNJATIM.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi geram hingga terancam mencopot kepala sekolah dari jabatannya.
Dedi Mulyadi geram akibat pelaksanaan study tour yang dilakukan oleh sekolah SMK/SMA/MAN di Jawa Barat.
Hal ini membuat ratusan kepala sekolah terancam dicopot dari jabatannya.
Dedi Mulyadi memberikan Surat Edaran Gubernur tentang pelaksanaan study tour.
Diketahui ada 111 SMA dan 22 SMK yang “ngotot” melaksanakan study tour ke luar provinsi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi baru saja dilantik.
Melansir dari Tribunnews.com, senin (24/2/2025) Dedi Mulyadi mengatakan ancaman pencopotan tersebut lantaran didasarkan pada surat edaran PJ Gubernur Lama terkait piknik ke luar provinsi.
“Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang),” kata Dedi
“Kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen,” lan.jut Dedi.
Tentang pencopotan kepala sekolah, Dedi menjelaskan nantinya mereka bisa kembali menjadi guru biasa.
Namun, saat ini, kata Dedi, pihaknya masih memerintahkan Inspektorat Jabar melakukan audit untuk menyimpulkan, sanksi apa yang akan diberikan terhadap kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan study tour.
Sebab, meskipun ia memperingatkan akan mencopot kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan soal study tour, jelas Dedi, kewenangan memberhentikan permanen tetap berada di tangan Dinas Pendidikan.
“Enggak ada problem, sama juga rektor bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan Ketua DPRD bisa jadi anggota biasa,” jelas dia, dikutip dari Kompas.com.
“Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit.”
“Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” tutur Dedi.
Tak hanya memerintahkan Inspektorat Jabar, Dedi juga meminta meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar provinsi.
Dedi sekali lagi menekankan pihaknya akan menonaktifkan kepala sekolah yang melanggar aturan, sampai audit selesai dilakukan.
“Pokoknya berlaku seluruh, bukan hanya SMAN 6 (Depok) saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua,” tegas Dedi.
Pengamat: Dedi Mulyadi Harus Beri Penjelasan
Tentang keputusan Dedi Mulyadi menonaktifkan kepala sekolah yang melaksanakan study tour ke luar provinsi, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, memberikan tanggapannya.
Ia menilai Dedi seharusnya memberikan penjelasan terkait larangan study tour ke luar provinsi.
“Kalau dilarang saya kira mesti dijelaskan dahulu karena apanya.”
“Saya pikir sebetulnya bukan masalah study tour, melainkan hal lain yang dirasa memberatkan orang tua siswa, semisal uang administrasi atau lainnya,” kata Cecep, Minggu (23/2/2025).
Cecep juga menyarankan agar aturan mengenai study tour dibuat lebih detail lagi.
Ia berharap Dedi bisa berdiskusi dengan pihak terkait untuk bisa menentukan seperti apa regulasi mengenai study tour.
Pihak terkait yang dimakud Cecep di antaranya adalah sekolah, orang tua, hingga agen travel.
“Nanti kan akan keluar tuh SOP dan lainnya. Lalu, sisi kebijakan studi dilihat metodologi, kan itu (study tour) sebagai metode pembelajaran mengenalkan anak-anak pada lingkungan luar.”
“Tapi, kan soal jaraknya enggak melulu harus jauh, bisa juga yang dekat, namun tetap berkaitan dengan mata pelajarannya,” jelasnya.
Cecep juga mengaku tak setuju, jika study tour lebih banyak wisata ketimbang pembelajarannya.
Karena itu, Cecep mengimbau pihak sekolah agar memperbanyak porsi belajar saat study tour berlangsung.
“Lalu, jangan sering-sering juga study tour, serta jangan jauh-jauh, bisa lingkup kecil, namun masuk dengan mata pelajarannya,” ujarnya.
Cecep, pada prinsipnya, berharap Dedi bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk memberhentikan kepala sekolah terkait study tour.
Sebab, menurut dia, pemberhentian kepala sekolah justru tidak menyelesaikan masalah.
Ia menilai mengedepankan dialog lebih penting ketimbang buru-buru mencopot kepala sekolah dari jabatannya.
“Saya kira harus dipertimbangkan ulang. Sebab, dengan tindakan pecat begitu enggak menyelesaikan masalah.”
“Mesti diajak berdialog dengan berbagai pihak guna menghasilkan solusi yang terbaik.”
“Jadi, Pak Dedi harus pikirkan bagaimana pendidikan Jabar ini bisa istimewa ke depan,” pungkas Cecep.
Dedi Mulyadi geram lihat praktik renang di halaman sekolah
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi geram melihat siswa SD melakukan praktik renang di halaman sekolah.
Dedi Mulyadi mengomentari soal siswa SD di Karawang yang berlatih renang di lapangan sekolah.
Berdasarkan narasi, latihan itu dilakukan karena orang tua tak setuju adanya praktik renang di kolam renang.
Menanggapi itu, Dedi Mulyadi kesal karena masih banyak olahraga yang bisa dilakukan selain renang.
Usai viral kepala sekolah pun memberikan klarifikasi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi video siswa SD yang melakukan praktek renang di halaman sekolah.
Menurut Demul, hal itu seharusnya tidak terjadi jika guru mengerti esensi pendidikan yang sebenarnya.
Ia menjelaskan, larangan yang ia sampaikan itu bukan soal renangnya.
Melainkan soal biaya renang yang sering dikeluhkan oleh orangtua siswa.
Sebelumnya viral di media sosial, puluhan siswa SD berbaring di lapangan sekolah.
Para siswa itu kemudian melakukan gerakan seperti sedang berenang.
Puluhan siswa melakukan gerakan itu sesuai dengan instruksi guru yang ada di antara mereka.
Video itu kemudian dinarasikan seolah kegiatan renang dilakukan di sekolah karena adanya larangan kegiatan renang.
“Imbas dihentikannya kegiatan renang, karena banyak orangtua protes.
Praktek renang dilaksanakan di lapangan,” bunyi tulisan di video.
Kemudian disampaikan juga pada narasi bahwa seharusnya biaya renang bisa menggunakan dana BOS.
“Padahal ada Dana BOS, untuk SD minimal dapat 900rb/siswanya dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler,” tulisnya lagi.
Menangapi itu, Dedi Mulyadi pun memberikan komentarnya di sela-sela kegiatan retret di Akmil Magelang.
“Saya melihat postingan guru olahraga memposting kegiatan anak-anak Sedang berenang yang dilakukan di atas lantai dan di atas meja,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari TikTok @dedimulyadiofficial, Selasa (25/2/2025).
Demul pun mengaku tahu maksud dan tujuan pembuatan video tersebut.
“Tetapi justru itu adalah melambangkan bahwa guru tersebut tidak ngerti esensi pendidikan dan arah pendidikan,” kata dia lagi.
Dedi Mulyadi juga menjelaskan, ada banyak pelajaran yang bisa diberikan oleh guru pelajaran olahraga selain renang.
“Ada lari bisa ditekuni, jalan kaki, voli, sepak bola, tenis meja, dan beragam olahraga lain yang bisa dilakukan termasuk senam dan sejenisnya,” kata dia.
Demul pun menegaskan bahwa keluhan orangtua bukan soal renangnya, tapi soal biayanya.
“Saya sampaikan bahwa keluhan orangtua selama ini bukan mengeluhkan renangnya, tapi mengeluhkan kolektifitas pembelian tiket renang yang dikoordinatorkan oleh guru, yang bekerja sama dengan kolam renang,” bebernya.
Sehingga menurut Demul, seharusnya kegiatan berenang bisa tetap dilakukan asal guru tidak ikut campur dalam pembayaran.
“Jadi guru bisa tetap melakukan kegiatan renang, tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup Anda tunggu saja di kolam renangnya, mereka membeli tiket sendiri dan datang dengan sendirinya penuh kesadaran,” ungkap Demul lagi.
Ia juga menegaskan, jangan sampai kegiatan renang ini menjadi hal yang wajib apalagi jika orangtua tidak memiliki biaya.
“Selanjutnya, apabila orangtuanya tidak punya kemampuan untuk berenang, kan banyak pembelajaran lain yang dilakukan tanpa mengeluarkan biaya,” tandasnya.
Sementara itu, diketahui sekolah yang memposting video anak-anak praktek renang di lapangan ternyata SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih membantah soal narasi yang beredar di media sosial.
Menurut Mimi, narasi itu tidak seperti yang terjadi di sekolah.
Sebab, kata dia, praktik renang tetap akan dilaksanakan di kolam renang, bukan di lapangan.
“Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air. Masa renang di darat,” kata Mimi dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
Mimi mengungkap, teori itu berlangsung selama beberapa minggu sebelum akhirnya praktik di kolam renang.
“Pertama di sini dulu (sekolah), nanti baru renang di tempat renang,” kata dia.
Sementara itu, diketahui sekolah yang memposting video anak-anak praktik renang di lapangan ternyata SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih membantah soal narasi yang beredar di media sosial.
Menurut Mimi, narasi itu tidak seperti yang terjadi di sekolah.
Sebab, kata dia, praktik renang tetap akan dilaksanakan di kolam renang, bukan di lapangan.
“Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air. Masa renang di darat,” kata Mimi dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
“Pertama di sini dulu (sekolah), nanti baru renang di tempat renang,” kata dia.
Dedi Mulyadi rela dicaci
Dedi Mulyadi rela dicaci terkait polemik study tour di SMAN 6 Depok.
Polemik study tour SMAN 6 Depok berbuntut panjang. Meski telah dilarang, ratusan siswa tetap berangkat ke Surabaya, Malang, dan Bali.
Akibatnya, Kepala SMAN 6 Depok, SF dicopot, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bersikap tegas dalam pelarangan ini justru mendapat banyak kritik.
Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan, tak mempermasalahkan cibiran yang datang kepadanya. Ia menilai langkah tegas ini diambil demi kebaikan siswa dan orangtua.
“Saya enggak ada masalah dicaci maki, dibilang Dedi Muliadi atau apa pun. Karena saya ini orangtua, tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, dikutip Senin (24/2/2025).
Mencegah beban finansial orangtua
Salah satu alasan utama Dedi Mulyadi melarang study tour adalah demi meringankan beban ekonomi orangtua siswa.
Ia mengungkapkan, bagi keluarga yang hidup pas-pasan, biaya study tour bisa menjadi tekanan yang berat.
“Anda para siswa yang kaya-kaya mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga, tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu menimbulkan beban utang, bank emok, pinjol, bank Keliling,” kata Dedi.
Dedi juga mempertanyakan urgensi perjalanan ke luar provinsi dengan dalih kunjungan industri, padahal Jawa Barat sendiri memiliki banyak industri yang bisa dikunjungi.
“Industri itu di Jabar paling banyak. Orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa?,” ucap Dedi.
KEPSEK SMAN 6 DEPOK DIPECAT – Siti Faizah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok dipecat gegara study tour Rp 3,5 juta. (KOLASE Dok Tim Dedi Mulyadi – Instagram.com/@sman6.depokofficial)
Ratusan siswa tetap berangkat, kepsek dicopot
Meskipun sudah ada larangan dari Dedi, sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap melaksanakan study tour ke Jawa Timur dan Bali.
Setiap siswa dikenakan biaya Rp 3,8 juta dengan sistem subsidi silang.
Akibatnya, Dedi mencopot Kepala SMAN 6 Depok, yang tetap memberangkatkan siswa. Ia menegaskan aturan yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi.
“Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan UPTD dan Inspektorat untuk menelusuri sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen,” kata Dedi.
Keputusan ini mendapat berbagai reaksi. Sebagian pihak mendukung langkah tegas Dedi, tetapi tidak sedikit pula yang mengecamnya.
Namun, Dedi tetap berpegang pada prinsipnya bahwa kebijakan ini demi kebaikan bersama.
“Seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, ketika anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orangtua yang membangun arah pendidikan yang jelas,” kata Dedi.
Berita Viral dan Berita Jatim lainnya
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com