Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat Regional 21 Februari 2025

Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 Februari 2025

Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com

Wali Kota Magelang
, Damar Prasetyono, belum memutuskan apakah akan mengikuti
retret
kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Hal ini menyusul munculnya instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut.
Damar, yang terpilih bersama wakilnya, Sri Harso, diusung oleh PDI-P, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.
Namun, menanggapi instruksi Megawati, Damar memilih untuk bersikap hati-hati dan belum memutuskan langkah yang akan diambil.
“Saya belum bisa ngomong panjang lebar,” ujarnya usai serah terima jabatan (Sertijab) di kompleks Sekretariat Daerah Kota Magelang, Jumat (21/2/2025).
Damar: Kepala Daerah Itu Milik Masyarakat
Damar menyatakan bahwa dirinya menghormati instruksi Megawati, meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat yang menggelar retret ini sebagai bagian dari pembekalan kepala daerah.
Meski ada perbedaan pandangan antara PDI-P dan pemerintah, Damar mengaku tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut.
“Kami, kan, kepala daerah. Kepala daerah, kan, milik masyarakat,” tegasnya.
Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri
retret kepala daerah
di Magelang.
Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
 
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.