Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memastikan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik maupun pengurangan program kerja yang telah ada.
Sherly mengakui Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terendah di Indonesia. Saat ini, APBD Maluku Utara hanya Rp 3,3 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 23% dari keseluruhan anggaran.
“Kami akan melakukan mapping APBD untuk memastikan efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan publik. Seluruh aset yang ada akan dimanfaatkan secara optimal untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (20/2/2025).
Sherly Tjoanda pun mengungkapkan strategi melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, yaitu mapping APBD untuk memastikan anggaran tetap dialokasikan secara optimal, mencari solusi inovatif agar efisiensi tidak berdampak pada program kerja, dan menjaga pelayanan publik tetap berkualitas meski ada keterbatasan anggaran.
Sherly juga berkomitmen untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa baru, sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dibuka. Namun, hal ini masih menunggu persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P).
“Mudah-mudahan pada April kami sudah menemukan solusi efisiensi yang bisa kami lakukan untuk memberikan beasiswa. Namun, kami juga harus menunggu hingga APBD-P disahkan,” kata Sherly.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan efisiensi anggaran tidak akan menurunkan kualitas layanan publik maupun mengurangi program kerja yang sudah berjalan. Dengan strategi mapping APBD dan pendekatan inovatif, ia berupaya memastikan pembangunan di Maluku Utara tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.