Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Australia akan melarang orang asing membeli rumah yang sudah ada di negara tersebut selama dua tahun. Langkah itu sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan perumahan yang saat ini terbatas.
“Kami melarang pembelian rumah tinggal oleh warga negara asing mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2027,” ujar Menteri Keuangan Jim Chalmers dalam pernyataan bersama dengan Menteri Perumahan Clare O’Neil dilansir dari CNBC International, Minggu (16/2/2025).
Ia menambahkan, kebijakan pelarangan pembelian rumah di Australia bagi orang asing ini akan ditinjau kembali untuk menentukan apakah larangan tersebut perlu diperpanjang.
Ketidakpuasan terhadap kondisi perumahan di Australia mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada 2024. Isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu topik utama dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada Mei mendatang.
Dalam pernyataannya, O’Neil menyebutkan bahwa kebijakan ini diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.800 properti per tahun bagi pembeli lokal.
“Inisiatif ini memang hanya bagian kecil, tetapi tetap merupakan langkah penting dalam agenda perumahan kami yang lebih luas. Fokus utama kami adalah meningkatkan pasokan hunian dan membantu lebih banyak warga memiliki rumah,” demikian pernyataan kedua menteri tersebut.
Perumahan menjadi faktor utama dalam peningkatan biaya hidup di Australia dan diperkirakan akan menjadi isu sentral dalam pemilu mendatang. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah saat ini tertinggal dari oposisi konservatif utama mereka.
Untuk mengatasi krisis perumahan, pemerintah Australia telah meloloskan sejumlah reformasi, termasuk skema ekuitas bersama serta insentif pajak bagi pengembang.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan biaya dan membantu mencapai target pembangunan 1,2 juta rumah baru pada 2030. Untuk mencapainya, Pemerintah Australia melarang pembelian rumah baru untuk orang asing selama dua tahun.