Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghentikan program sistem pengelolaan air limbah dan persampahan akibat pemotongan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dalam rangka efisiensi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). Ia mengungkapkan efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan yang sebelumnya dijalankan Direktorat Cipta Karya.
“Pemotongan anggaran ini memengaruhi pencapaian target prioritas, khususnya di Direktorat Cipta Karya, dengan nilai efisiensi mencapai Rp 27,72 triliun,” ujar Dody di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Dody memerinci pemangkasan anggaran berdampak pada beberapa proyek penting. Kementerian PU menghentikan pembangunan dan peningkatan kapasitas 40 liter per detik serta perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 863 sambungan rumah (SR).
Pihaknya juga menghentikan pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk 10.240 keluarga serta fasilitas persampahan untuk 9.540 keluarga. Pembangunan infrastruktur lainnya yang juga dihentikan, yakni proyek Sanimas di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, dan TPS3R di 100 lokasi.
Kementerian PU juga melakukan penundaan pengembangan kawasan seluas 118,5 hektare serta penataan kawasan pariwisata seluas 3 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga melakukan penundaan pembangunan 9 sembilan unit bangunan gedung serta penataan 13 kawasan.
Dody juga menegaskan akibat pemotongan anggaran ini, Kementerian PU tidak akan melaksanakan proyek infrastruktur baru, baik yang bersifat tahun tunggal (single year contract/SYC) maupun tahun jamak (multi year contract/MYC).
Namun, proyek tahun jamak yang telah berjalan tidak dihentikan akibat efisiensi anggaran, melainkan mengalami penyesuaian jadwal.
“Semua proyek MYC untuk sementara waktu kami tunda, bukan dihentikan, tetapi direlaksasi agar tetap bisa berlanjut,” pungkasnya.