Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran negara yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan secara lebih matang dan selektif.
Kebijakan yang menargetkan penghematan hingga Rp 306 triliun dalam APBN dan APBD 2025 ini diharapkan tetap memperhatikan dampaknya terhadap sektor usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan penyisiran ulang untuk menentukan bidang mana saja yang perlu dipangkas secara signifikan dan mana yang hanya perlu dikurangi sedikit, agar efisiensi lebih tepat sasaran.
“Misalnya, yang telah disampaikan presiden terkait studi banding kemiskinan ke Australia dan kunjungan ke luar negeri. Saya rasa itu sudah tepat dan memang harus dihapuskan apabila tidak terlalu berguna dan mendesak,” kata Sarman kepada Beritasatu.com, Selasa (11/2/2025).
Sarman juga mencontohkan efisiensi dalam bentuk pengurangan frekuensi rapat di kantor-kantor kementerian dan lembaga. Menurutnya, rapat yang biasanya dilakukan hingga empat kali sehari bisa dikurangi menjadi dua kali saja. Dengan cara ini, terjadi penggabungan agenda tanpa harus memotong anggaran secara drastis.
Kadin mengakui, kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak pada berbagai sektor usaha, seperti transportasi, biro perjalanan, hotel dan restoran, serta infrastruktur.
“Tentu kami berharap agar pemerintah bisa melakukan evaluasi kembali, tetapi tanpa mengurangi niat pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran yang memang dinilai tidak tepat sasaran,” tegas Sarman.
Ia menambahkan, apabila efisiensi dilakukan pada anggaran yang justru berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.
“Kalau tepat sasaran, apalagi kalau uang itu beredar di Indonesia, tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Sarman.
Karenanya, Kadin berharap kebijakan efisiensi ini bisa dievaluasi secara komprehensif agar tidak menghambat pertumbuhan sektor swasta.
“Bagaimana pun juga, anggaran pemerintah itu merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha di Indonesia,” tambah Sarman terkait efisiensi anggaran.