Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan bijak dan tidak gegabah. Menurutnya, setiap pemotongan pagu anggaran harus dihitung secara matang agar tidak berdampak buruk pada masyarakat.
“Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujar Lasarus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Lasarus menegaskan efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menciptakan efek domino negatif. Misalnya, menurunnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya angka pengangguran, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah.
“APBN bukan hanya soal untung dan rugi. APBN berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran harus dimanfaatkan dengan optimal agar ekonomi masyarakat tetap bergerak,” tegasnya.
Lasarus menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPR, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengungkapkan banyak proyek konstruksi dan preservasi jalan yang terhenti akibat pemangkasan anggaran.
“Preservasi jalan adalah bagian penting dalam perawatan infrastruktur agar tetap dalam kondisi baik. Jika anggaran ini dipangkas, kondisi jalan akan memburuk. Apalagi menjelang Lebaran, kita tidak ingin jalan-jalan di seluruh Indonesia rusak karena tidak ada anggaran preservasi,” jelasnya.
Meski demikian, Lasarus mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN 2025. Ia bahkan telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR, termasuk menghentikan sementara rapat kerja dengan para menteri hingga rekonstruksi anggaran selesai.
“Proses ini tidak akan memakan waktu lama. Saya sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin berlarut-larut karena semakin lama, semakin banyak sektor yang terdampak. Saat ini, misalnya, ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja. Bisnis batu, pasir, dan semen juga mandek. Semua masih menunggu kepastian,” kata Lasarus.
Lebih lanjut, Lasarus berharap pemerintah mempertimbangkan kembali aspirasi dari anggota Komisi V DPR. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk melakukan revisi dan memastikan sektor-sektor penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan.
“Kita belum terlambat. Masih ada waktu untuk merombak kembali efisiensi anggaran. Jika minggu depan rancangan revisi dikirim ke DPR, saya yakin dalam dua minggu pembahasan bisa selesai. Setelah itu, kita bisa melanjutkan program yang ditunggu masyarakat, seperti padat karya dan proyek infrastruktur,” pungkasnya.