Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan efisiensi anggaran belanja hingga Rp 306,95 triliun untuk tahun anggaran 2025. Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengencangkan ikat pinggang guna memastikan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Efisiensi anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pemerintah melakukan reviu anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, serta transfer ke daerah.
Menanggapi kebijakan ini, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan dampak efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada realokasi anggaran. Belanja di pos-pos seperti bantuan sosial, subsidi, dan belanja infrastruktur memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Yusuf menyarankan agar realokasi anggaran lebih difokuskan pada pos yang bersifat produktif dan dapat memberikan efek pengganda perekonomian.
“Pemerintah harus memastikan efisiensi dilakukan dengan bijak, terutama dalam realokasi anggaran. Pos belanja yang produktif, seperti infrastruktur dan bantuan sosial yang mendukung daya beli masyarakat, perlu diprioritaskan,” ujar Yusuf dikutip dari Investor Daily, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, penghematan anggaran dapat dilakukan dengan efisien jika pemerintah melakukan evaluasi rutin terhadap anggaran yang akan dibelanjakan. Misalnya, program seperti makan bergizi gratis yang memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait alokasi anggaran yang tepat.
“Program-program baru ini perlu dicermati agar anggaran tetap sesuai proyeksi dan tidak melebihi batas yang ditentukan,” tambah Yusuf.
Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 45, Reyhan Noor, mengungkapkan efisiensi anggaran akan menciptakan ruang fiskal signifikan untuk APBN 2025, yang diperkirakan mencapai sekitar 9,96% dari total belanja. Selain itu, Reyhan juga menyarankan evaluasi kebijakan pajak yang ditanggung pemerintah, seperti tax holiday dan allowance, untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung perekonomian.
“Pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas kebijakan fiskal seperti tax holiday dan Dana Desa, serta memastikan alokasi dana yang kurang bayar tidak mengganggu kapasitas fiskal daerah,” ujar Reyhan.