Setelah perubahan kebijakan privasinya, Telegram kini akan membagikan data pengguna dengan penegak hukum dalam kasus kejahatan lainnya, termasuk kejahatan siber, penjualan barang ilegal, dan penipuan daring.
“Jika Telegram menerima perintah yang sah dari otoritas yudisial terkait yang mengonfirmasi bahwa Anda adalah tersangka dalam kasus yang melibatkan aktivitas kriminal yang melanggar Ketentuan Layanan Telegram, kami akan melakukan analisis hukum terhadap permintaan tersebut dan dapat mengungkapkan alamat IP dan nomor telepon Anda kepada pihak berwenang terkait,” demikian bunyi pembaruan kebijakan privasi Telegram.
Perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap tekanan dari pihak berwenang, yang berpuncak pada penangkapan pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, pada akhir Agustus di Prancis.