FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Golkar Maman Abdurahman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut aturan Presidential Threshold (PT) 20 persen harus dihormati sebagai produk hukum. Namun, ia mengingatkan pentingnya mengkaji ulang dampaknya agar tidak menghambat upaya konsolidasi nasional.
“Harus jadi catatan kita bersama, jangan sampai demokratisasi yang kita harapkan justru memiliki hambatan terhadap upaya mendorong konsolidasi nasional dan menuju ke arah yang lebih baik,” ujar Maman seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).
Maman yang juga menjabat sebagai Menteri UMKM menegaskan bahwa demokrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, bukan tujuan utama dalam bernegara. Oleh karena itu, ia menekankan agar partai politik di DPR membahas aturan turunan dari putusan MK dengan cermat.
“Tentu ini menjadi mekanisme politik partai-partai untuk membahas lebih lanjut. Jangan sampai muncul figur-figur individu yang hanya sekadar ingin mencari popularitas dengan membangun narasi yang tidak objektif dan cenderung kontraproduktif terhadap agenda besar negara,” kata Maman.
Ketika ditanya apakah keputusan tersebut merugikan Golkar sebagai partai besar, Maman menegaskan bahwa isu ini bukan soal untung atau rugi. Baginya, yang lebih penting adalah menjaga agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.
“Kita harus menjaga stabilitas politik lima tahun ke depan. Jangan sampai ada calon yang muncul hanya untuk kepentingan pribadi dan popularitas, sementara agenda besar negara untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” tuturnya.
