Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat menghindari pelbagai kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan koreksi bahkan mencabut suatu kebijakan jika bermasalah di hadapan rakyat tanpa perlu merasa kalah.
“Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum, maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan,” kata Haedar dalam keterangannya, Selasa (31/12).
Haedar berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berpihak bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat. Sebab, pemerintahan yang baru telah memperoleh kepercayaan sekaligus tuntutan baru untuk menjalankan pemerintahan sesuai mandat konstitusi.
Di sisi lain, Haedar juga mendukung upaya konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif. Demokrasi yang sehat, lanjutnya, harus didukung kuat oleh seluruh institusi pemerintahan negara.
Haedar juga berharap seluruh warga negara memiliki kesadaran politik yang cerdas, kritis, serta memiliki kebudayaan politik partisipan.
“Keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang substantif diukur jika mampu menghilangkan pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin konstitusi, praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum untuk meraih jabatan dalam kekuasaan, kriminalisasi politik, serta segala bentuk praktik politik yang merusak prinsip dan etika demokrasi,” kata dia.
Selain itu, Haedar turut menyoroti para kepala daerah baru hasil dari Pilkada 2024. Pasca terpilih, Haedar meminta para kepala daerah berkomitmen memimpin daerahnya dengan moralitas dan pertanggungjawaban tinggi sejalan konstitusi.
Ia juga meminta para kepala daerah tidak korupsi dan gratifikasi dalam bentuk apapun baik tersembunyi apalagi terbuka. Ia juga meminta para kepala daerah yang baru tak melakukan politik balas jasa kepada para bohir politik.
“Tidak mempertukarkan dan memberikan konsesi-konsesi lahan yang berada dalam kewenangan kepala daerah kepada siapapun yang menyebabkan lahan dan sumber daya alam tergadaikan dan tidak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata dia.
(rzr/DAL)
[Gambas:Video CNN]
