Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Keuangan dan Perpajakan Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Muhammad Arif Rohman menegaskan, kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang telah disahkan pemerintah adalah keputusan final. Polemik yang berlarut-larut, terutama dari pihak-pihak yang sebelumnya mengusulkan dan mendukung, justru kontraproduktif terhadap stabilitas ekonomi.
“PPN 12 persen ini bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul, tetapi telah melalui proses legislasi yang panjang dan sah. Kita semua, termasuk partai politik yang awalnya mengusulkan kebijakan ini, seharusnya konsisten mendukung. Jangan sampai isu ini terus dipolitisasi demi kepentingan tertentu,” kata Arif dalam pernyataannya, Selasa (24/12/2204).
Arif menekankan, jika tidak sepakat pilihlah jalur yang konstitusional yaitu sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu saat pembahasan APBN. Saat ini, lanjut Arif, waktu pembahasan APBN sudah lewat. Megingat sudah final, perhatian seharusnya diarahkan pada efektivitas pelaksanaannya dengan mengedepankan toleransi ekonomi.
“Kita harus memastikan penerapan PPN 12 persen ini berjalan adil dengan mengedepankan toleransi ekonomi. Hasil kebijakan ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan membangun infrastruktur,” ujar Arif.
GP Ansor juga mengkritik sikap sejumlah partai politik yang justru mengangkat kembali isu PPN 12 persen sebagai bahan polemik. Arif menilai, hal ini mencerminkan ketidakkonsistenan sikap partai politik dalam menjaga kepentingan publik.
“Partai politik yang dahulu menjadi pengusul utama kebijakan ini memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung implementasinya. Mengkritik kebijakan yang mereka buat sendiri hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas mereka,” tegas Arif.
GP Ansor berharap hasil dari PPN 12 persen dapat memperkuat pendapatan negara untuk mendanai berbagai program pembangunan.
Diketahui, politisi Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti ketidakkonsisten PDI Perjuangan terkait dengan PPN 12 persen. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menolak kebijakan PPN 12 persen. Kedua partai tersebut menganggap PDIP yang ikut menyetujui kebijakan tersebut di parlemen, tidak konsisten. Bahkan dianggap lempar batu sembunyi tangan, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem Fauzi Amro.
