Jika melihat lebih dalam, kata Ali, mulai dari proses pencalonan sebenarnya telah berlaku praktek-praktek kotor di hampir semua Partai.
“Pencalonan itu sangat kotor, saya sempat ikut beberapa pencalonan, tiba-tiba (oknum Ketua Partai) bilang, kita akhiri saja ininya, yang penting siapa berani bayar satu kursi Rp1 miliar,” ungkapnya.
“Itu yang tidak diketahui publik, dan di tempat lain juga begitu. Di provinsi satu kursi Rp5 miliar. Di kabupaten/kota, satu kursi Rp1 miliar. Dan, itu sudah menjadi rahasia publik juga,” tambahnya.
Ali bilang, tidak ada proses demokrasi pada Pilkada langsung sebab dalam proses yang kotor itu rakyat diharuskan mencucinya.
“Mending langsung dipilih di DPRD saja. Seharusnya dari dulu tidak dipilih langsung lah, ini pekerjaan mafia demokrasi yang membuat kelihatan demokratis. Padahal sebenarnya menimbulkan mudharat yang sangat banyak,” kuncinya.
Sebelumnya, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).
Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.
