Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas PNS, Pengusaha Teriak!

Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas PNS, Pengusaha Teriak!

Jakarta, CNBC Indonesia-Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memotong biaya perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan, kebijakan tersebut membuat degradasi pertumbuhan pada sektor yang berhubungan dengan akomodasi makan minum, administrasi pemerintahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya.

“Akibat pemotongan biaya perjalanan dinas Pemerintah sebesar 50% yang akan mempengaruhi MICE (Meeting, Incentive, Conferences, and Exhibition) di daerah,” ungkap Shinta dalam konferensi pers di kantor Apindo, Kamis (19/12/2024).

Apindo meramalkan situasi perekonomian Indonesia pada 2025 belum banyak perubahan. Lompatan yang diinginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sulit untuk terealisasi.

“Apindo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 belum akan mengalami lompatan jauh, dan akan tetap stagnan berada dalam rentang 4,90% hingga 5,20% (yoy),” ungkapnya.

Shinta menjelaskan penyebabnya adalah situasi dunia yang masih gelap. Ini dipengaruhi oleh tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan global dan berakhirnya era boom commodity (windfall) dari komoditas CPO dan batubara.

“Inflasi global yang mulai terkendali tetapi belum kembali pada posisi normal, hingga dinamika di Amerika Serikat pasca terpilihnya Presiden Donald Trump,” ujarnya.

Dalam negeri, kata Shinta pengaruh utamanya adalah pelemahan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi dalam negeri, tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu, dan potensi layoff akibat kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan produktivitas masyarakat. Pada 2024, jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 47,8 juta orang, menyusut hingga 9,5 juta orang hanya dalam 5 tahun terakhir.

“Selain itu, tidak adanya booster pertumbuhan seperti pelaksanaan Pemilu dengan timeline yang berulang seperti tahun ini, dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi tahun depan jika hanya mengandalkan faktor pertumbuhan musiman,” jelas Shinta.

(fys/mij)