Hanya saja, diungkapkan Ali, itu merupakan opsi politik elite yang diframing seakan-akan demokratis dengan pemilihan langsung.
“Jadi tidak ada opsi di masyarakat.Kita lihat siapa sih calon yang muncul dari keinginan rakyat? Di Makassar tidak ada yang muncul dari keinginan rakyat,” imbuhnya.
Ia melihat bahwa semua calon yang maju selama proses Pilkada muncul dari kepentingan politik elite.
“Di Sulsel juga begitu. Jadi Pilkada langsung itu adalah seperti praktek money laundryng. Uang kejahatan yang dicuci dalam praktek demokratis supaya kesannya bersih dan legal,” terangnya.
“Tapi praktek-praktek pencalonan itu semuanya ilegal. Semuanya melalui proses yang kita telusuri, anti demokratis,” sambung dia.
Ali bilang, jika publik diperhadapkan dengan wacana seperti itu, maka sudah seharusnya memberikan respons yang baik.
“Ini adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya selama ini kita ditipu para elite, Partai Politik dengan Pilkada langsung,” kuncinya.
Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).
Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.
