Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Muhammadiyah kemungkinan besar akan mendapat jatah lokasi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.
“Kalau saya tidak lupa, itu punya Adaro, kemungkinan besar,” kata Menteri Bahlil ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/12) dikutip Antara.
Bahlil mengatakan perizinan untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.
“Sedang berproses,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) sudah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
“Sudah jalan, sudah selesai, IUP sudah keluar,” ujarnya.
Pemerintah menyediakan enam lahan tambang batu bara yang untuk dikelola ormas keagamaan. Keenamnya adalah tambang bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.
Saat ini, baru eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang ditetapkan untuk dikelola oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang paling awal menyetujui pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan.
Pemberian izin khusus bagi ormas untuk mengelola lahan tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
(pta/pta)
