FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan wacana agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, sistem ini lebih efisien dan tidak memerlukan biaya besar, seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang memilih gubernur, memilih bupati,” ujar Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam.
Prabowo menyoroti mahalnya biaya yang dikeluarkan negara untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, dana yang digunakan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, atau irigasi.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” tegasnya. Ia bahkan bercanda, meminta kesediaan ketua umum partai politik yang hadir untuk langsung memutuskan hal tersebut pada malam itu juga.
Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh para kontestan Pilkada. Sistem yang ada saat ini, menurut Prabowo, membebani para calon kepala daerah hingga mereka mengalami tekanan baik secara finansial maupun emosional.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, apalagi yang kalah,” ungkap Prabowo. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap puluhan triliun rupiah yang dihabiskan dalam waktu singkat hanya untuk satu atau dua hari proses Pilkada.
