Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membela keputusannya menerapkan darurat militer pada 3 Desember sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.
Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.
Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer pada 3 Desember lalu adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”
Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.
“Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.
Ia pun membantah telah melakukan pemberontakan dan menolak seruan untuk mengundurkan diri. Yoon bersumpah dia akan menghadapi entah itu pemakzulan atau penyelidikan kriminal yang menargetkannya.
“Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan adil,” ujarnya lagi.
Menurut aturan Korsel, pemberontakan adalah setiap upaya untuk menggulingkan badan-badan pemerintah yang ditetapkan Konstitusi atau membuat mereka tak berfungsi melalui penggunaan kekuatan.
Sementara itu, Yoon berdalih bahwa pengerahan tank hingga ratusan personel militer ke gedung parlemen dan tiga lembaga lainnya termasuk badan pengawas pemilu di malam darurat militer adalah demi menjaga ketertiban.
Namun, Yoon menegaskan bahwa ratusan pasukan itu segera ditarik mundur setelah parlemen mengeluarkan resolusi menolak darurat militer beberapa jam setelahnya.
Namun, oposisi menyebut tindakan itu sebagai upaya menghalang-halangi parlemen agar tak bisa mencabut darurat militer. Sebab, Yoon menerapkan darurat militer secara sepihak tanpa konsultasi kepada parlemen hingga partainya sendiri, PPP.
Belakangan, Yoong diduga kuat menerapkan darurat militer untuk menghindari penyelidikan kriminal terhadap dia dan istrinya, Kim Keon Hee, juga upaya pemakzulan sejumlah pejabat.
(isa/rds)
[Gambas:Video CNN]
