Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan kajian terkait skema baru penyaluran subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Kajian ini dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.
“Kalau ditanya soal skema penyaluran subsidi BBM, metode subsidi sudah selesai. Insyaallah, keputusan akan diambil dalam waktu dekat melalui rapat terbatas (ratas), dan setelah itu akan kami umumkan. Yang jelas, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” kata Bahlil saat berbicara di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Bahlil menegaskan, implementasi dari skema baru ini direncanakan dimulai pada awal 2025. “Setelah ratas selesai, keputusan akan diumumkan, sehingga semuanya menjadi jelas. Insyaallah, pelaksanaannya dimulai pada tahun 2025,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mempertimbangkan tiga opsi utama untuk skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Adapun tiga opsi skema penyaluran BBM subsidi, yakni pertama, pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT) dengan tujuan menghapus subsidi BBM secara langsung. Pemerintah akan menggantinya dengan bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Kedua, yakni subsidi BBM untuk transportasi dan fasilitas umum, dengan subsidi BBM tetap diberikan dalam bentuk barang, tetapi hanya untuk sektor transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Langkah ini diambil untuk menahan laju inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan dalam bentuk BLT.
Ketiga, kenaikan harga BBM subsidi, jadi salah satu alternatif terakhir adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah dan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.
Menurut Bahlil, langkah pemerintah dalam menyusun skema baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi, mengurangi beban anggaran negara, serta memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Kajian yang telah selesai ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat rapat terbatas sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Dengan kebijakan penyaluran baru ini, diharapkan subsidi energi, termasuk BBM, dapat dikelola dengan lebih efisien, mengurangi potensi penyimpangan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
