Jakarta, CNN Indonesia —
Di sebuah sudut Kalimantan Tengah, hidup Roliadi (62) dan Veronica (58) akhirnya mendapat secercah harapan. Selama bertahun-tahun, pasangan ini bergantung pada listrik dari rumah orang tua mereka.
Dengan daya yang terbatas, mereka harus berbagi hingga kegiatan sederhana seperti memasak nasi harus dilakukan bergantian. Sebagai nelayan ikan banta, penghasilan mereka tak mencukupi untuk memasang listrik secara mandiri.
Selain menghidupi kedua anaknya, pasangan ini juga merawat dua keponakan, salah satunya berkebutuhan khusus. Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit, maka memasang listrik mandiri hanyalah sebuah impian.
Namun, semua berubah ketika Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir di Kelurahan Muara Laung 1, Kabupaten Murung Raya. Melalui program ini, rumah Roliadi kini diterangi listrik mandiri tanpa biaya pemasangan.
Sambil bercerita, tidak putus-putus mereka berucap syukur, berterima kasih atas bantuan Pemerintah.
“Saya berharap hadirnya listrik dapat menopang kami mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujar Roliadi.
Ajian Efendi (47) dan Istri, Buruh Sawit, Kel. Muara Laung 1 , Kec. Laung Tuhup. (Foto: Arsip Kementerian ESDM).
Tak berapa jauh dari rumah Roliadi, Ajian Efendi (47) juga merasakan manfaat Program BPBL dari Kementerian ESDM. Buruh sawit ini menuturkan, penghasilannya tak tentu sehingga tak mampu bayar pasang listrik sendiri, sehingga selama belasan tahun ia menyalurkan listrik dari rumah keluarganya.
“Terima kasih untuk bantuan pemerintah. Gratis, tidak diminta bayar,” ujar ayah dua orang anak ini.
Kisah Roliadi dan Ajian adalah cerminan nyata dari upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui akses listrik. Melalui program BPBL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, sebanyak 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah dialiri listrik gratis oleh Pemerintah.
Program BPBL tak hanya menerangi rumah mereka, namun menyalakan api semangat untuk menyongsong hidup yang lebih baik.
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalurkan agar masuk ke dalam program BPBL 2025. Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.
“Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (9/12)
Jisman menambahkan, target Program BPBL pada 2024, yakni sebanyak 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi 2022 sebanyak 80.183 rumah tangga dan 2023 sebanyak 131.600 rumah tangga.
“Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” Jisman menegaskan.
Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya menambahkan, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.
“Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” ujar Bambang.
(info energi/info energi)
