membangun integritas, memberantas korupsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan bukan hanya keharusan moral. Itu semua merupakan pendorong penting ketahanan ekonomi
Jakarta (ANTARA) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang tertuang dalam SDGs Nomor 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
“Kami menyadari bahwa membangun integritas, memberantas korupsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan bukan hanya keharusan moral. Itu semua merupakan pendorong penting ketahanan ekonomi,” kata Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Setyo Budiantoro di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menanamkan prinsip-prinsip tersebut dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) serta Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu (Integrated National Financing Framework/INFF).
Inisiatif tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, menarik investasi dan memberdayakan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa upaya tersebut dapat mendorong assessment/penilaian kinerja yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih kuat, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor agar para pelaku industri dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs.
Namun, ia mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam memperkuat praktik ESG di Indonesia karena adanya gap terkait akses terhadap keadilan dan layanan publik, serta tingkat korupsi yang masih tinggi, sebagaimana yang disorot dalam SDGs Report 2024.
“Upaya untuk menghapus kesenjangan ini membutuhkan tindakan kolektif dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, kebijakan, bisnis dan masyarakat sipil untuk membangun sistem integritas yang melampaui kepatuhan,” ujar Setyo.
Ia pun meminta pelaku bisnis untuk membantu pemerintah dalam memecahkan tantangan tersebut dengan mengintegrasikan praktik bisnis yang etis dalam operasional mereka.
Dengan mengedepankan praktik bisnis yang etis, seperti operasi keuangan yang transparan, langkah-langkah antikorupsi dan kepatuhan yang kuat terhadap hukum lokal dan internasional, para pelaku bisnis dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Setyo menyampaikan bahwa hal tersebut dapat diimplementasikan dengan mendorong inovasi dalam mekanisme antikorupsi serta memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk mendorong transparansi.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
