Kami yakin fasilitas ini akan mendukung optimalisasi tugas strategis TNI AL, sekaligus memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenbub) mengalihkan status gedung barang milik negara (BMN) Graha Samudera Bumimoro di Surabaya, Jawa Timur, ke TNI AL sebagai dukungan memperkuat peran prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia.
“Gedung tersebut semula merupakan barang milik negara atau BMN yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian dialih status, dan kini telah resmi menjadi bagian dari fasilitas strategis yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa dalam keterangan, di Jakarta, Jumat.
Lukman menghadiri langsung peresmian Gedung Serbaguna Graha Samudera Bumimoro di Surabaya.
Peresmian dilaksanakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Turut hadir Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Rizal.
Lukman menyampaikan bahwa pengalihan itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2023.
Selain itu, pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.
“Proses ini telah dilaksanakan dengan penuh kecermatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” ujarnya lagi.
Ia menuturkan, peresmian Gedung Serbaguna Graha Samudera Bumimoro beralih status kepada TNI Angkatan Laut merupakan wujud nyata sinergi antara Kementerian Perhubungan dan TNI AL.
“Kami yakin fasilitas ini akan mendukung optimalisasi tugas strategis TNI AL, sekaligus memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” katanya pula.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa langkah tersebut mencerminkan kepatuhan Kementerian Perhubungan terhadap rekomendasi BPK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menerangkan, alih status gedung tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan BMN yang akuntabel dan bernilai tambah bagi negara.
Lukman berharap sinergi itu menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, khususnya dalam mendukung pertahanan, keamanan nasional, dan pengelolaan aset negara yang lebih baik.
Selain itu, hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam memastikan tertib administrasi BMN serta mendukung efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
