Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko akan bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas izin ojek online (ojol) membeli BBM bersubsidi jenis pertalite.
“Kewenangan itu (penerima subsidi BBM) pada Pak Bahlil, satgas yang ngurusi soal subsidi,” katanya dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).
“Nanti kita akan ada (pertemuan) tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada, pastinya ada (rencana bertemu Menteri ESDM Bahlil membahas subsidi BBM),” ungkap Budiman.
Sedangkan BP Taskin saat ini mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinir data tunggal. Budiman menegaskan data baru itu akan menjadi landasan 154 program pengentasan kemiskinan di 27 kementerian/lembaga (K/L).
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penanggung jawab data tunggal. Badan tersebut yang mengumpulkan seluruh data K/L, termasuk dari PT Pertamina (Persero) terkait daftar penerima subsidi.
“Iya, iya (subsidi BBM baru menggunakan data tunggal BPS). Semuanya (program pengentasan kemiskinan) tidak ada tumpang tindih, tidak ada lagi mismatch, ketidakcocokan,” jelas Budiman.
“Belum, belum, kita belum ketemu dengan Kementerian ESDM. Baru (bertemu) Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan,” tutupnya.
Isu ojol dilarang membeli pertalite pertama kali disuarakan Bahlil. Sang menteri yang juga ketua Satgas Subsidi Tepat Sasaran menilai driver ojek online masuk kategori usaha dan tidak berpelat kuning.
Namun, pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu berubah sikap. Ia menegaskan ojol masuk ke dalam kategori usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Bahlil mengaku masih mengkaji soal nasib ojol. Namun, ia memberi sinyal bahwa kemungkinan seluruh UMKM tetap berhak mendapat subsidi berbentuk barang alias pertalite.
Di lain sisi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ikut bersuara tentang nasib ojol. Ia menyebut ojek online tetap berhak membeli pertalite, meski aturan subsidi BBM diubah.
“Saya sebagai menteri UMKM sekaligus anggota Satgas Subsidi BBM ingin meluruskan, dalam rapat pembahasan terakhir diputuskan bahwa pelaku UMKM tidak terdampak oleh realokasi subsidi BBM,” tegas Maman dalam rilis resminya.
(skt/pta)
