Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Indonesia tengah memutar otak dalam mencarikan pekerjaan untuk pengangguran alias orang miskin usia produktif dan menampung korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan akan ada perubahan skema bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bantuan ke depan bakal disalurkan dengan pendekatan pemberdayaan dan pembangunan.
“Bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kita arahkan (mendapatkan pekerjaan dan penghasilan),” kata Budiman dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).
“Kementerian Sosial pun sudah sangat ingin ada banyaknya graduasi. Lulus dari status miskin ekstrem dan miskin menjadi calon kelas menengah, atau calon wirausaha, atau calon pekerja upahan,” tegasnya.
Ia menekankan pemberian bansos ke depan bakal lebih spesifik untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak mampu. Misal, untuk difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta lanjut usia (lansia).
Budiman mengklaim aspirasi serupa juga dikantongi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyebut masalah ketenagakerjaan di Indonesia terlalu besar jika hanya diurus Kemnaker.
“Ada persoalan-persoalan teknis di lapangan, ketika di sebuah industri ada PHK, di sebuah wilayah ada PHK. Bagaimana menampung orang yang terkena PHK?” beber Budiman soal isi rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.
“Kira-kira Kementerian Desa atau desa-desa di sekitar pabrik, di kawasan industri yang ada PHK itu, kira-kira bagaimana desa akan bergerak,” sambungnya.
Ia juga mencontohkan kasus lain, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budiman mengatakan pelaku UMKM mesti diberdayakan, termasuk dalam proyek-proyek jalan tol.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut UMKM bisa diberi porsi untuk berdagang di rest area sepanjang jalan tol. Upaya ini diklaim bakal melibatkan Kementerian UMKM.
(skt/pta)