Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Pizza Hut Indonesia, Boy Lukito mengungkap bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikhawatirkan dapat berdampak kepada konsumen. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya untuk mendorong bisnis lebih baik lagi ke depan.
“Pastinya (berdampak) karena apa pun itu yang berdampak konsumen. Saya melihatnya sebagai tantangan. Tetapi karena masih berlangsung polemik itu, kami tunggu saja,” ungkap dia dalamRoad to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Consumer, Kamis (28/11/2024).
Untuk diketahui, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat yang ada dalam UU HPP yang disahkan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.
Aturan ini memerintahkan PPN naik menjadi 11% pada April 2022 dan dilanjutkan dengan kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Boy memaparkan tantangan semacam ini pernah terjadi saat kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% beberapa waktu lalu. Namun, dirinya tetap optimis dapat melewati tantangan itu.
“Tetapi, kami sudah lalui waktu PPN 10% ke 11%. Dalam 40 tahun ini sudah banyak (tantangan). dan kami yakin dapat melaluinya,” pungkas Boy.
Sebagai informasi rencana kenaikan PPN mendapatkan penolakan dari kalangan baik ekonom maupun pengusaha. Dengan kenaikan ini, Indonesia akan menjadi segelintir negara dengan tarif PPN paling tinggi di ASEAN.
Para ekonom dan pengusaha khawatir, kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang belum pulih dari pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, kenaikan PPN akan berdampak besar pada rantai pasok, serta kenaikan bahan baku dan biaya produksi.
“Ujungnya akan terjadi kenaikan harga jasa/produk, yang melemahkan daya beli masyarakat, sehingga utilitas penjualan tidak optimal. Terlebih pada produk pangan yang sangat sensitif terhadap harga, masyarakat akan mengerem konsumsinya. Hal ini akan memperlambat laju konsumsi rumah tangga,” kata Adhi.
Padahal, imbuh dia, konsumsi rumah tangga adalah penopang pertumbuhan ekonomi dengan berkontribusi sebesar 53,08% terhadap PDB nasional. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga saat ini sedang menunjukkan tren pelemahan.
GAPMMI berharap pemerintah akan memilih langkah lain untuk meningkatkan penerimaan negara.
“Misal dengan menerapkan ekstensifikasi PPN yang masih berpotensi besar, dibandingkan menaikkan tarif,” paparnya.
(dpu/dpu)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5026857/original/065645200_1732788352-IMG_6725.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah – Page 3")
