Debat Pilgub Banten: Dimyati Janjikan Kuota 70 Pekerja Lokal, Ade Bakal Hapus Calo
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com –
Industri skala besar berdiri di Provinsi Banten.
Namun, hal itu belum memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Lalu, bagaimana cara dua calon wakil gubernur Banten untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?
Calon gubernur nomor urut 2, Dimyati Natakusumah, menjanjikan akan memberikan kesempatan 70 persen warga lokal untuk bekerja di setiap industri melalui peraturan gubernur (Pergub) dan peraturan daerah (Perda).
“Lowongan pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat Banten. Di sini perlu yang namanya peraturan gubernur atau peraturan daerah. Nanti ditingkatkan bahwa 70 persen warga masyarakat Banten itu yang bekerja di industri, perhotelan, jasa, restoran, perkantoran, dan seterusnya,” kata Dimyati saat
debat Pilgub Banten
di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dimyati meyakini, dengan langkah itu, dapat mengentaskan angka pengangguran yang saat ini berada pada posisi kedua terbanyak se-Indonesia.
Mantan anggota DPR RI ini pun sesumbar, jika diberikan amanah, setiap warga Banten yang menganggur akan mendapatkan pekerjaan.
“Insya Allah mereka akan bekerja, dan kami akan prioritaskan untuk masyarakat Banten,” ucap Dimyati.
Kemudian, Dimyati juga akan memberikan tempat tinggal atau rumah serta lahan untuk para pekerja.
Sementara itu, calon wakil gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, mengaku selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait adanya
calo lowongan
pekerjaan.
“Pak, kami banyak pengangguran. Industri di kami banyak, tetapi itu banyak calonnya. Kami harus bayar sekian, itu adalah problem rakyat,” kata Ade.
“Jadi, kami hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Ini adalah masalah,” sambung Ade.
Untuk menghilangkannya, Ade bersama pasangannya Airin Rachmi Diany akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan.
Selain itu, Airin-Ade juga akan melatih masyarakat usia kerja agar kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi dengan mudah dari warga lokal.
Pelatihan akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan menyiapkan BLK Mobile.
“Nanti BLK ini akan datang ke kampung-kampung, datang ke desa-desa, datang ke pondok-pondok pesantren untuk melatih anak-anak kita sehingga nanti punya skill dan kemampuan,” ujar Ade.
Selain itu, lanjut Ade, lulusan SMK dipersiapkan agar dapat diterima di dunia industri, bukan justru menganggur setelah lulus karena skill-nya tak sesuai kebutuhan.
“Intinya, problem di lapangan percaloan tidak ada. SDM dipersiapkan sehingga dengan sendirinya, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai,” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.