Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan PPN akan membuat harga material dan biaya operasional penunjang meningkat.
“(PPN 12 persen) pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Namun, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).
Dody menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Namun, fokusnya masih sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai asta cita Pak Presiden Prabowo,” terangnya.
Dody mengungkapkan, salah satu proyek yang akan diprioritaskan Kementerian PU adalah ketahanan pangan, air, dan energi. Proyek pembangunan fisik yang besar, seperti bendungan dan irigasi akan diberhentikan sementara.
“Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan. Lebih kita optimalkan untuk bisa menyukseskan asta cita Pak Presiden Prabowo bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.
Namun, Dody belum dapat menjelaskan detail besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk mendanai program ketahanan pangan, energi, dan air. Pihaknya masih berdiskusi bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dahulu oleh menteri keuangan, sesuai dengan arahan Pak Presiden. Baru nanti kita kemudian antarmenteri duduk bersama-sama dikepalai dengan kepala Bappenas. Setelah itu, nanti keputusannya bulat utuh mau ke mana arahnya,” katanya.