Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara berupaya mengantisipasi terjadinya polarisasi hingga persoalan suku agama ras dan antargolongan (SARA) di Pilkada Jakarta 2024.
“Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) Bawaslu DKI, jenisnya di Jakarta Utara masalah polarisasi, SARA hingga ‘money politik’,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara Mohamad Sobirin di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan dalam IKP memang tingkat kerawanan di Jakarta Utara memang persoalan polarisasi politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat memicu kerawanan sosial, tapi fakta di lapangan hal tersebut tidak terjadi.
“Sampai hari ini belum kami temukan kasus seperti itu tapi kami terus berupaya mengantisipasi,” kata dia.
Ia mengatakan meski belum ditemukan pihaknya terus melakukan upaya agar hal-hal tersebut tidak terjadi di Jakarta Utara.
Baca juga: Bawaslu Jakut ajak pemilih juga ikut awasi pelaksanaan Pilkada
“Sosialisasi di berbagai tingkatan terus dilakukan dan ini lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya,” kata dia.
Bawaslu Jakarta Utara menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah wilayah dan memberikan pemahaman agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan damai dan lancar.
Selain itu, deklarasi pemilu damai juga digelar baik di tingkat provinsi dan untuk tingkat kota sudah dilakukan di Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
“Deklarasi ini juga disampaikan tim panwascam hingga ke tingkat bawah dan diharapkan dapat dipahami seluruh masyarakat,” kata dia.
KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).
Baca juga: Bawaslu lakukan pengawasan melekat di posko pemuktakhiran DPS
Ketiga pasangan tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
