Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan potensi ketertiban umum “bisa segera rusak sepenuhnya di Gaza” menyusul agresi militer yang masih terjadi di sana sejak 7 Oktober.
Peringatan yang jarang diberikan itu disampaikan Guterres melalui surat kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu (6/12), seperti diberitakan AFP.
Surat itu mengacu pada Pasal 99 Piagam PBB yang menyatakan “Sekretaris Jenderal PBB dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap masalah yang menurut pandangannya bisa mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”
“Di tengah pemboman terus-menerus yang dilakukan tentara Israel (IDF), dan tanpa tempat berlindung atau hal-hal penting untuk bertahan hidup, saya memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak karena kondisi yang menyedihkan ini,” tulis Guterres.
“Sehingga bantuan kemanusiaan yang terbatas sekalipun tidak mungkin dilakukan,” katanya.
Dalam surat kepada DK PBB, Guterres juga menyoroti potensi kondisi kemanusiaan di tengah agresi militer Israel ke Gaza memburuk dengan cepat hingga jadi bencana bagi warga Palestina secara keseluruhan.
“Situasi yang lebih buruk bisa terjadi, termasuk penyakit epidemi dan meningkatnya tekanan untuk melakukan pengungsian massal ke negara-negara tetangga,” pernyataan Guterres.
Guterres yang menjabat sejak 2017,juga mendesak anggota Dewan Keamanan untuk menekan upaya pencegahan bencana kemanusiaan dengan menyoroti sistem layanan kesehatan di Gaza sedang runtuh dan tidak ada perlindungan yang efektif terhadap warga sipil.
“Kondisi saat ini membuat operasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan,” kata surat itu, seraya menambahkan bahwa “tidak ada tempat yang aman di Gaza.”
Agresi militer Israel dimulai setelah kelompok Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan pada 7 Oktober dan menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar adalah warga sipil, menurut pihak berwenang Israel.
Sebagai balasan, Israel telah melancarkan serangan darat dan udara yang brutal di Gaza, menewaskan lebih dari 16.200 orang, sebagian besar juga warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
“Situasi ini mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan ini,” kata Guterres.
“Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza.”
“Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengakhiri krisis ini,” katanya.
Pada pertengahan November 2023, setelah empat rancangan undang-undang ditolak, DK PBB yang terpecah menyerukan “jeda kemanusiaan yang diperpanjang” di Jalur Gaza, yang merupakan pertama kalinya mereka buka suara mengenai konflik berdarah tersebut.
Menurut sumber diplomatik, anggota Dewan Keamanan sedang mengerjakan rancangan resolusi baru yang berfokus pada bantuan kemanusiaan.
Namun Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan resolusi Dewan Keamanan tidak akan berguna pada saat ini.
“Banyak upaya baik yang dilakukan untuk memperbaiki situasi telah terjadi di kawasan ini, dan kita perlu melanjutkannya.”
(tim/chri)