Jakarta, CNN Indonesia —
PP Muhammadiyah akan menggelar rapat pleno untuk membahas konsesi izin usaha tambang (IUP) ormas dari pemerintah pada Sabtu (13/7) besok.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan rapat pleno yang digelar besok bertujuan untuk mendengar penjelasan dari sejumlah pengelola tambang. Rapat itu, kata dia, dijadwalkan digelar di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, mulai sekitar pukul 10.00 WIB.
“Besok pleno mendengarkan masukan para pengelola tambang,” ujar Mu’ti saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (12/7) malam.
Meski demikian, Mu’ti mengatakan Muhammadiyah belum mengambil keputusan apakah akan menerima atau tidaknya izin tambang yang diberikan pemerintah pada forum esok. Ia pun belum bisa mengungkapkan kapan Muhammadiyah akan mengambil sikap terkait hal ini.
“PP Muhammadiyah belum akan mengambil keputusan dalam waktu dekat,” kata dia.
Rapat pleno dengan seluruh DPW Muhammadiyah
Sebelumnya, Mu’ti mengabarkan PP Muhammadiyah juga akan menggelar pleno yang akan diikuti seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) untuk membahas sikap organisasi itu terhadap izin usaha tambang buat ormas dari pemerintah. Namun, Mu’ti menyampaikan jadwal definitif rapat pleno tersebut belum ditentukan.
“Jadi kita akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan mungkin itu akan kita bahas dalam Pleno diperluas,” kata Mu’ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
Mu’ti menyebut saat ini Muhammadiyah masih melakukan kajian menyeluruh terkait pengelolaan tambang oleh ormas. Pihaknya sudah memanggil sejumlah ahli, mulai dari ahli hukum hingga lingkungan.
Pasalnya, hingga saat ini PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum ada aturan turunannya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga yang cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan.
“Sudah kami pastikan karena NU seorang sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelola pertambangan ini,” kata Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu.
(rzr/kid)
[Gambas:Video CNN]
