Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintahJakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Diskusi Nasional dan Pameran bertajuk “Optimasi Pasar Pengadaan Produk Riset dan Inovasi Pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Jumat.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian menyebut pihaknya memiliki peran hulu-hilir pada kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Iptekin).
“Dari sisi hulu, BRIN berperan sebagai penyedia inventor riset dan teknologi (expertise),” katanya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemristek perkuat komersialisasi produk inovasi melalui e-katalog
Sedangkan pada sisi tengah, kata Hendrian, BRIN berperan sebagai jembatan pemanfaatan, baik dalam bentuk produk komersial maupun non-komersial dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan.
Adapun dari sisi hilir, kata dia, BRIN mendorong pemanfaatan produk hasil riset dan inovasi untuk penggunaan internal BRIN dan afirmasi pemanfaatan riset dan inovasi pada sektor pemerintah, bisnis, akademik, dan masyarakat.
“Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: BRIN buka peluang mitra industri manfaatkan fasilitas riset
Dalam kesempatan yang sama Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih mendukung adanya upaya kerja sama dalam bidang inovasi produk dalam negeri, antara industri dan BRIN, yang dapat diperoleh di dalam e-Katalog LKPP.
Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk inovasi merupakan salah satu kebijakan untuk membangun innovation demand side.
“Dibangunnya e-Katalog khusus produk inovasi akan sangat membantu kemudahan transaksi, sehingga membangkitkan permintaan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan produksi,” tuturnya.
Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
