Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan Surabaya 3 November 2024

Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        3 November 2024

Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 3,
Tri Rismaharini
, berkomitmen untuk membebaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi para nelayan jika terpilih dalam pemilihan mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Risma saat debat kedua yang berlangsung di Gedung Grand City Convex, Surabaya, Minggu (3/11/2024).
Dalam debat tersebut, moderator membacakan pertanyaan terkait komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan izin dan pemanfaatan ruang laut.
“Menurut UU Pemda, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil adalah kewenangan provinsi,” ungkap moderator.
Namun, ia juga menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021, persetujuan kegiatan berusaha sekaligus PNBP-nya merupakan wewenang menteri.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Risma menyatakan, nelayan di Jatim saat ini memiliki nilai tawar yang rendah.
Oleh karena itu, ia berencana untuk tidak menarik PNBP dari kelompok masyarakat tersebut.
“Sebenarnya, jika kita lihat, nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jatim. Karena itu, jika saya diberikan amanah oleh rakyat Jatim, maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan,” kata Risma.
Risma juga berkomitmen untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka.
Dengan harapan, nilai tawar para penangkap ikan tersebut dapat meningkat.
“Kami akan berikan fasilitas nelayan, supaya nilai tawar nelayan lebih tinggi. Sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan membayar PNBP yang sebetulnya tidak terlalu besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Risma menyoroti permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan saat ini.
Ia berpendapat bahwa Pemprov Jatim seharusnya fokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Menurut saya, mana mungkin ikan bisa diatur jalannya. Karena itu yang kita lakukan adalah memberikan insentif untuk nelayan ini agar mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.