Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tiga strategi dalam mengelola sumur-sumur minyak idle di Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk mengerek kenaikan lifting.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan setidaknya terdapat tiga upaya dalam memanfaatkan sumur idle. Pertama, mengupayakan agar pengelolaan sumur idle ini dapat digenjot oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memiliki hak pengelolaan di area tersebut.
Kedua, mendorong kemitraan, membuka peluang bagi perusahaan lain untuk ikut mengelola sumur-sumur ini. Ketiga, jika dua langkah tersebut tidak berhasil, pemerintah akan mengambil alih pengelolaan dan mencari mitra strategis yang tepat untuk memaksimalkan potensi dari sumur idle.
“Satu kan urusannya yang punya KKKS kan, kedua kita dorong kemitraan, ketiga kalau ini tidak tetap tidak jalan diserahkan ke pemerintah, pemerintah akan mencarikan mitra nya. Nah, kita akan lakukan seperti itu,” kata Dadan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).
Ia pun menargetkan pemetaan terkait sumur-sumur idle ini diharapkan selesai dalam dua bulan mendatang. Sekalipun data mengenai jumlah dan lokasi sumur-sumur tersebut sudah ada.
“Kita masuk dalam rencananya sih dalam 2 bulan ini baru bisa selesai sebetulnya secara data sudah ada. Kita udah ada kita udah ada data itu sudah ada kan kita udah punya angka sekian ribunya kan ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya optimalisasi sumur-sumur minyak idle di Indonesia. Sebab, dari total 44.900 sumur minyak yang ada, hanya 16.500 yang aktif dengan 5.000 sumur idle yang masih memiliki potensi untuk digenjot kembali.
Ia lantas menekankan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas jika perusahaan, termasuk BUMN tidak segera mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur idle tersebut.
Bahlil mengancam apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun BUMN tidak segera bertindak, pemerintah mempertimbangkan untuk mengambil alih sumur-sumur tersebut dan menyerahkannya kepada pihak yang lebih mampu.
“Kalau kemarin kita cabut tahun 2018 IUP, nah ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh KKKS termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita,” ungkap Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit, Rabu (9/10/2024).
Bahlil menyoroti bahwa sebagian besar konsesi sumur idle dimiliki oleh BUMN, khususnya Pertamina. Ia lantas mengingatkan bahwa negara membutuhkan produksi, bukan izin yang dibawa tidur.
“Jangan digenggam dong, kita negara butuh gimana? Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN Ijin-ijinnya pun dibawa tidur. Negara gak butuh tidur. Negara butuh produksi,” kata dia.
(pgr/pgr)
