9 Warga Papua Penambang Terbunuh, Lenis Kogoya ke OPM: Mereka Itu Cari Makan Nasional

9
                    
                        Warga Papua Penambang Terbunuh, Lenis Kogoya ke OPM: Mereka Itu Cari Makan
                        Nasional

Warga Papua Penambang Terbunuh, Lenis Kogoya ke OPM: Mereka Itu Cari Makan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI
Lenis Kogoya
mengkritik keras
pembunuhan warga Papua
yang melakukan aktivitas pendulangan emas oleh Organisasi Papua Merdeka (
OPM
).
Ia meminta Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) tidak lagi menyerang masyarakat yang hanya berusaha mencari penghidupan.
Hal ini disampaikan Lenis menyusul peristiwa pembunuhan terhadap 13 pendulang emas di Yahukimo, Papua.
“Harapan saya ke depan, yang pertama, saya kasih tahu, khususnya TPNPB-OPM, bahwa masyarakat kita itu kan, mereka cari makan,” kata Lenis, saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Mereka hidup kesejahteraan untuk keluarga kan. Jadi, isu itu jangan ditanggapilah. Jangan bunuh sembarang orang,” tambah dia.
Lenis mengingatkan bahwa para penambang lokal adalah warga sipil yang berusaha menghidupi keluarganya.
Oleh karena itu, kekerasan terhadap mereka tidak bisa dibenarkan.
Sebagai solusi, Lenis mengusulkan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bersama pemerintah daerah, memberikan
Izin Pertambangan Rakyat
(IPR) kepada masyarakat Papua.
Menurutnya, legalisasi aktivitas pendulangan akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga, sekaligus membuka peluang kemitraan yang sehat dengan investor, dengan syarat pengelolaan tetap berada di tangan masyarakat asli Papua.
“Mereka bisa dulang, atau kerja sama dengan investor, boleh kerja masuk, tapi harus orang Papua yang kelola, yang sama-sama jalan, supaya dibantu, supaya ekonomi juga dapat membantu masyarakat,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan, setiap bentuk kegiatan tambang rakyat harus dilakukan dengan koordinasi bersama kepala-kepala suku sebagai pemilik hak ulayat.
Terkait implementasi, Lenis menyampaikan bahwa skema IPR untuk warga Papua masih dalam tahap pembahasan.
Ia menargetkan rapat koordinasi lintas kementerian akan segera digelar.
“Belum jalan, nanti mau kami rapatkan. Saya akan undang mereka, nanti kementerian juga akan undang,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, tragedi kemanusiaan di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan.
Hingga Minggu (13/4/2025), sebanyak 13 jenazah korban pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, Polres Yahukimo, dan TNI.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol.
Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyatakan bahwa 12 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara satu lainnya masih menunggu proses evakuasi karena kendala cuaca.
Pembantaian ini dilakukan KKB yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama selama tiga hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga yang bekerja sebagai pendulang emas ilegal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.