9 Prabowo Tegaskan HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana Nasional

Prabowo Tegaskan HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Prabowo Subianto mengatakan, hak guna usaha (HGU) yang diberikan pemerintah bisa dicabut sementara untuk memenuhi kebutuhan lahan demi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Presiden
Prabowo
saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025), dalam keterangan tertulis.
Instruksi ini muncul setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
) Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala pembangunan
huntara
dan hunian tetap (huntap) adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya.
Menurut Prabowo, negara harus hadir dan memberikan solusi cepat atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepala Negara juga menegaskan bahwa kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di
hunian sementara
,” kata Suharyanto.
Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi.
“Harganya berapa?” tanya Presiden.

“Sekitar Rp 30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto, sembari menegaskan bahwa unit tersebut sudah dilengkapi fasilitas dasar.
“Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” jelasnya.
Prabowo menilai harga ini relatif efisien.
BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.
BNPB menegaskan bahwa proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK… semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.
Prabowo langsung merespons dengan instruksi percepatan.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.
Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8×10 meter yang memudahkan integrasi antara huntara dan pembangunan huntap di fase berikutnya.
Menutup pembahasan, Prabowo kembali menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala.
Ia juga membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang, bila diperlukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.