6 Orang Tewas dalam Insiden Bom Bunuh Diri di Pakistan Jumat Siang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak enam orang dilaporkan tewas dalam insiden ledakan bom bunuh diri di sebuah pusat pendidikan di barat laut Pakistan, Jumat (28/2/2025) siang saat orang berkumpul untuk salat Jumat.

Dikutip dari Reuters, lokasi tersebut dikenal sebagai tempat pelatihan bersejarah bagi Taliban Afghanistan.

Juru bicara pemerintah provinsi setempat, Muhammad Ali Saif mengatakan kepala sekolah Darul Uloom Haqqania bernama Maulana Hamidul Haq termasuk di antara korban tewas.

Maulana Hamidul Haq, adalah putra dari almarhum Maulana Sami-ul-Haq, yang dianggap sebagai bapak Taliban.

Saudara korban, Maulana Abdul Haq mengatakan, pelaku yang mengenakan rompi berisi bahan peledak, mendekati Hamidul Haq saat ia keluar dari masjid di dalam kompleks seminari tersebut.

“Maulana Hamid-ul-Haq… meninggal di tempat, dan sekitar dua lusin orang terluka akibat ledakan itu,” ujarnya.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengutuk serangan bom tersebut dan menyampaikan belasungkawa atas kematian Haq dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Dikutip dari VOA, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengutuk apa yang ia sebut sebagai “tindakan terorisme yang pengecut dan keji,” menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Belum ada kelompok yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Belum ada kelompok yang segera mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Tetapi kecurigaan mengarah pada afiliasi kelompok ISIS regional, yaitu ISIS-Khorasan (IS-K).

Terletak di sebuah kota kecil berdebu di Pakistan, di luar jalan raya utama yang menuju perbatasan Afghanistan, Universitas Darul Uloom Haqqania menjadi tempat lahirnya gerakan Taliban pada tahun 1990-an. 

Lembaga ini masih sering disebut sebagai tempat berkembangnya kelompok Islam radikal.

Pakistan saat ini menghadapi dua pemberontakan sekaligus, satu dilakukan oleh kelompok Islamis, dan yang lainnya oleh militan etnis yang ingin memisahkan diri karena menganggap pemerintah tidak membagi sumber daya alam secara adil. (*)