211 Anggota DPR Sembunyikan Latar Belakang Pendidikan, DEEP: Kemunduran Demokrasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati meyatakan, data Badan Pusat Statistik yang menyebut ada 211 anggota DPR-RI yang tidak menyebut latar belakang pendidikan saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah tanda kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Hal ini menunjukkan kemunduran demokrasi,” kata Neni dalam pesan singkat, Jumat (19/9/2025).
Neni mengatakan, integritas, kejujuran, dan transparansi 221 orang anggota DPR ini bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
Sebab, rakyat semestinya berhak mendapatkan informasi atas rekam jejak pendidikan calon yang hendak mereka pilih.
“Kalau ketertutupan seperti ini patut dipertanyakan. Ketidakterbukaan ini memperlihatkan bagaimana komitmen DPR sejak awal ini sudah tidak beres,” kata Neni.
“Kondisi ini diperparah dengan partai politik yang tidak bisa mendorong untuk terbuka dan memberikan teladan untuk keterbukaan informasi publik,” ucap dia.
Sebelumnya, BPS merilis data Statistik Politik 2024 yang salah satunya membahas soal latar belakang anggota DPR-RI terpilih.
Dalam data BPS tersebut dijelaskan, dari 580 anggota DPR-RI, 211 orang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, KPU RI meminta waktu karena data terkait latar belakang pendidikan caleg ini perlu diperiksa kembali secara terperinci.
“Karena ini persoalan data terinci, maka saya cek terlebih dahulu agar data yang disampaikan terverifikasi,” kata Komisioner KPU Idham Holik, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
5 211 Anggota DPR Sembunyikan Latar Belakang Pendidikan, DEEP: Kemunduran Demokrasi Nasional
/data/photo/2024/10/01/66fbbf12b89e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)