Jakarta, Beritasatu.com – Peredaran rokok ilegal yang kian marak di Indonesia tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi aspek sosial dan ekonomi yang lebih dalam. Pemerintah dinilai belum melakukan upaya pemberantasan secara maksimal.
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpendapat, langkah yang ditempuh pemerintah yang selama ini berupa pendekatan represif hanya menyentuh permukaan masalah, tanpa menangani penyebab utamanya, seperti mahalnya harga rokok legal dan rendahnya daya beli masyarakat.
“Pendekatan pemberantasan yang hanya mengandalkan penindakan hukum dan pemusnahan produk terbukti tidak efektif,” ungkap Achmad, dikutip dari keterangannya, Kamis (12/12/2024).
Achmad mengungkapkan, ada empat faktor yang menyebabkan upaya pemerintah selama ini belum ampuh memberantas peredaran rokok ilegal di pasaran.
Pertama, harga rokok legal yang tidak terjangkau. Sebagai kebutuhan yang dianggap prioritas oleh sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, harga rokok legal yang tinggi menjadi penghalang utama.
“Mereka cenderung memilih produk yang lebih murah, meskipun itu ilegal dan berpotensi membahayakan kesehatan,” katanya.
Kedua, pasokan rokok ilegal yang melimpah. Rokok ilegal tersedia dalam berbagai merek dan mudah diakses. Pilihan yang melimpah ini membuat konsumen tidak kesulitan mendapatkan produk alternatif dengan harga jauh lebih murah dibandingkan rokok legal.
“Ketiga, fokus pada penindakan hukum. Strategi saat ini lebih banyak mengandalkan operasi penindakan dan pemusnahan, tetapi gagal memberikan solusi terhadap kebutuhan konsumen dan masalah ekonomi di balik tingginya permintaan rokok ilegal,” tuturnya.
Terakhir atau keempat, kurangnya pendekatan komprehensif. Achmad menilai, upaya pemberantasan selama ini masih terfragmentasi. Pemerintah belum menerapkan kebijakan yang mencakup sisi ekonomi, distribusi, dan edukasi konsumen secara menyeluruh.
“Untuk memberantas rokok ilegal secara efektif, pemerintah perlu mengadopsi strategi yang lebih menyeluruh, mencakup aspek distribusi dan edukasi,” pungkasnya.
