2 Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat Megapolitan

Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rencana Gubernur Jakarta
Pramono Anung
dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program
Sarapan Gratis
bagi siswa sekolah akhirnya kandas.
Program yang sempat menjadi salah satu janji kampanye unggulan kader PDI-P itu kini resmi diganti dengan proyek
renovasi kantin sekolah
.
Program Sarapan Gratis pertama kali digaungkan oleh Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka, sekitar Oktober 2024.
Tujuannya yakni memastikan semua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat memulai hari dengan nutrisi yang cukup tanpa terbebani biaya.
Program Pramono ini mengikuti program yang telah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan
sarapan gratis
di pagi hari,” ujar Pramono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10/2024).
Saat itu, Pramono mengaku berasal dari keluarga sederhana.
Karena itu, ia merasa program sarapan gratis dirasa perlu untuk warga Jakarta.
“Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta,” ungkap Pramono.
Setelah Pramono dilantik menjadi gubernur Jakarta, program sarapan gratis direncanakan jadi salah satu program prioritas yang akan direalisasikan dalam 100 hari pertama.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, sempat menyebut program ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.
“Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti MBG, perlu kesiapan. Kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” ujar Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Pramono-Rano merancang program ini dengan skema anggaran dari APBD Jakarta.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Jakarta sempat akan melakukan penyesuaian APBD 2025 yang sebelumnya telah disahkan.
“Karena ini (program sarapan gratis) juga secara khusus belum teralokasi dalam perencanaan 2025,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim, sempat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memastikan apakah anggaran yang telah disetujui sebelumnya dapat dialokasikan untuk program ini.
“Kita coba apakah ada dari mata anggaran yang sudah dibentuk kemarin bisa digunakan untuk ini (sarapan gratis),” ungkap Chico.
Program sarapan gratis juga digadang-gadang akan berkolaborasi dengan sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk penyediaan makanan.
Setidaknya, ada 2.600 UMKM serta kantin sekolah di Jakarta yang akan dilibatkan.
Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, menyatakan ribuan UMKM yang dilibatkan harus dinyatakan lolos uji klinis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jakarta.
“Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar 3.000 yang ada, hanya 2.699 yang siap lolos dan uji klinisnya Dinas Kesehatan,” ucap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Namun, rencana ini menuai pro dan kontra.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai program sarapan gratis berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat karena memiliki kesamaan dengan program MBG Prabowo.
“Ya, kemungkinannya terjadi semacam kebingungan masyarakat nantinya jadinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
Ia juga mengkritik terkait besarnya anggaran yang diperlukan sehingga dikhawatirkan berdampak pada pembangunan di sektor lain.
“Dampaknya itu nantinya tidak membangun (sektor) yang lain. Kayak kemarin Pak Jokowi konsentrasi di infrastruktur, pembangunan yang lain, kan jadinya enggak,” ungkap Trubus.
Hingga akhirnya Pramono mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan
program makan bergizi
gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.