[POPULER NASIONAL] Prabowo Sebut Dunia Internasional Tak Hormati Suara Negara Muslim | PDI-P Minta Maaf Hadirkan Jokowi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024) waktu setempat.
Berbicara pada sesi khusus saat KTT yang dihelat di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Prabowo mengangkat berbagai isu terkait
negara Muslim
.
Salah satu yang dibahas Prabowo adalah mengenai standar ganda dalam lingkup hak asasi manusia (HAM) di dunia.
Prabowo mengatakan, seringkali HAM tidak berlaku untuk umat muslim.
“Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (20/12/2024).
Menurut Prabowo, dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.
Dia menyayangkan kondisi di mana banyak negara Muslim masih bertikai satu sama lain, seperti yang terlihat di Sudan, Libya, dan Yaman.
Prabowo menyebut, konflik tersebut menghambat upaya kolektif untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina.
“Kita melihat Libya, pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim. Kita melihat pemimpin Muslim Yaman melawan pemimpin Muslim. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu rakyat Palestina? Jika kita bertengkar satu sama lain,” kata Prabowo dengan nada penuh keprihatinan.
Oleh karena itu, Prabowo menyerukan persatuan antara negara-negara Muslim.
“Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.
“Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” katanya.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Berita populer selanjutnya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Deddy Sitorus menyampaikan permintaan maaf karena telah menghadirkan sosok Joko Widodo (Jokowi) di panggung perpolitikan Indonesia.
Pasalnya, kemunculan Jokowi dalam perpolitikan Indonesia, mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta dan Presiden RI dua periode tidak terlepas dari peran partai.
PDI-P meminta maaf karena langkah politik Jokowi di akhir masa kepemimpinannya dinilai berada di luar etika dan moral politik partai.
“Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah sembilan tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI-P,” ujar Deddy di Kantor DPP PDI-P, Kamis (19/12/2024) malam.
“Bahkan, kita menyaksikan sendiri bagaimana MK (Mahkamah Konstitusi), bagaimana MA (Mahkamah Agung) kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya,” katanya lagi.
Namun, Deddy menyebut, tidak semua kesalahan yang dilakukan Jokowi menjadi tanggung jawab PDI-P. Sebab, partai tidak menduga bahwa Jokowi justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya pribadi.
“Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi,” ujar Deddy.
“Berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan. Mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuannya satu tahun terakhir. Saya kira ini final saya gak mau lagi menyebut-nyebut nama itu,” katanya lagi.
Sebagaimana diketahui, PDI-P sudah mengambil langkah tegas dengan memecat Jokowi dari keanggotaan partai.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.