10 Kontras: Hingga Minggu Sore Ini, Ada Orang yang Pantau Kantor Kami Nasional

Kontras: Hingga Minggu Sore Ini, Ada Orang yang Pantau Kantor Kami
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Konstras) Dimas Bagus Arya Saputa mengungkapkan, kantor
Kontras
yang terletak di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat masih dipantau oleh orang tidak dikenal (OTK) hingga Minggu (16/3/2025) sore.
Pemantauan Kantor Kontras diduga dilakukan sejak Minggu dinihari atau pasca Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan protes atas pembahasan Revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Fairmont Hotel Jakarta yang digelar secara tertutup pada Sabtu, 15 Maret 2025.
“Saat ini memang situasinya boleh kami bilang tidak begitu kondusif karena teror dari pihak-pihak tidak dikenal terus mendatangi kantor kami begitu,” kata Dimas kepada
Kompas.com
, Minggu sore.
“Setidaknya dari pengetahuan kami, hingga sampai sore ini, satu sampai dua orang yang merupakan orang tidak dikenal melihat ataupun mencoba memperhatikan situasi di kantor kami,” ujarnya lagi.
Namun, Kontras tengah menimbang untuk melakukan upaya hukum terhadap dugaan teror yang dilakukan oleh orang tidak dikenal tersebut. Pasalnya, teror ini diduga sudah terjadi sejak Minggu dinihari.
“Ketika keadaan tidak berkunjung membaik begitu, mungkin akan ada upaya-upaya yang akan coba kami tempuh namun tentunya didahulukan pertimbangan-pertimbangan matang di internal,” kata Dimas.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Bidang Eksternal
KontraS
Andrie Yunus mengungkapkan bahwa ada tiga orang yang mendatangi kantor Kontras tengah malam. Ketiganya mengaku sebagai orang dari media.
“Tengah malam ini tepatnya pukul 00.16 WIB, kantor Kontras didatangi oleh tiga orang tidak dikenal yang mengaku dari media,” kata Andrie Yunus.
Andrie mengatakan, tiga orang tersebut tidak menjelaskan identitas media dan alasan berkunjung ke kantor Kontras yang dilakukan pada dinihari tersebut.
Dia pun menduga, kunjungan dari tiga orang yang mengaku dari media tersebut adalah upaya dari teror yang dilakukan atas protes koalisi masyarkat sipil terhadap pembahasan revisi
UU TNI
.
“Di waktu yang bersamaan, saya juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritis proses legislasi
Revisi UU TNI
,” kata Andrie.
Sebagai informasi konsinyering rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dilakukan di Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu dan Minggu 14-15 Maret 2025.
Acara yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 secara tertutup itu digelar menggunakan dua ruangan rapat hotel bintang lima tersebut.
Tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan lalu menggedor pintu rapat Panja
revisi UU TNI
yang digelar di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel, Jakarta, Sabtu sore.
Aktivis Kontras Andrie Yunus yang mengenakan baju hitam, terlihat berusaha masuk ke dalam ruang rapat. Namun, dia dihalang oleh dua orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh.
“Woi, anda mendorong, teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif,” katanya sambil kembali bangkit.
Andrie bersama dua aktivis lainnya lalu meneriakkan tuntutan mereka di depan pintu yang sudah tertutup. Mereka meminta agar pembahasan
RUU TNI
tersebut dihentikan.
“Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI,” teriak Andrie.
“Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan bapak ibu,” katanya.
“Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup,” ujarnya lagi.
Mereka turut membentangkan beberapa poster sebagai bentuk protes terhadap pembahasan RUU TNI yang digelar di hotel mewah tersebut.
“DPR dan Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel Mewah dan Akhir Pekan, Halo Efisiensi?” tulis poster yang diangkat tinggi-tinggi oleh Andrie.
Poster lainnya bertuliskan “kayak kurang kerjaan aja, ngambil
double job
” yang menyindir potensi kembalinya dwifungsi TNI dalam revisi UU yang sedang dibahas.
Ada juga poster yang bertuliskan “Gantian aja gimana, TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata” sebagai sindiran beberapa jabatan sipil di dalam revisi UU TNI diperbolehkan untuk diduduki oleh TNI.
Tiga aktivis ini juga meneriakkan tuntutan mereka agar pembahasan revisi UU TNI ini dihentikan karena terkesan tertutup dan tidak memberikan ruang pada partisipasi publik.
“Hentikan bapak ibu. Prosesnya sangat tertutup. Tidak ada pelibatan rakyat di sini,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.