Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas tengah merevisi Visi Indonesia 2045 yang telah disusun sejak 2016 lalu. Visi itu sebelumnya menargetkan Indonesia menjadi negara maju saat 100 tahun kemerdekaannya.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti berujar, revisi itu dilakukan karena Indonesia tidak hanya butuh reformasi ekonomi supaya bisa menjadi negara maju. Melainkan membutuhkan transformasi secara keseluruhan dari sisi ekonomi, sosial, hingga tata kelola.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Visi 2045 yang kita susun 2016-2017 akan kita revisi dan tata ulang. Oleh sebab itu pada tahun ini kita akan menyusun kembali Visi Indonesia 2045,” kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam acara Inisiasi Bersama Visi Indonesia 2045 di kantornya, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Revisi Visi Indonesia 2045 ini akan diimplementasikan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kini tengah disusun Bappenas. Targetnya, pada Maret 2023 rancangan awal RPJPN ini akan selesai dan setelahnya akan dikonsultasikan ke publik dan ditetapkan dalam undang-undang pada September.
“Kami tuangkan dalam RPJPN 2025-2045 dan kemudian akan ditetapkan melalui UU. Jadi legal basisnya ada bukan hanya visi dan misi, bukan hanya untuk pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Salah satu target yang ingin diimplementasikan dalam RPJPN dari sisi ekonomi adalah meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia. Caranya dengan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang bernilai tambah tinggi sehingga struktur manufaktur dapat meningkat hingga 26,3% pada ekonomi 2044 dari posisi 2021 sebesar 19,3%.
Sementara itu, peranan sektor pertanian akan diarahkan menurun dalam struktur ekonomi dari yang tumbuhnya pada 2021 sebesar 13,3% menjadi hanya 7% pada 2044. Ini seiring dengan proses hilirisasi yang menjadikan sektor pertanian sebagai input bahan baku.
Dengan transformasi ekonomi yang mendorong produktifitas itu, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam RPJPN bisa konsisten di angka 6% tanpa adanya peningkatan ketimpangan dan emisi gas rumah kaca.
“Mencakup juga stabilitas dan pembiayaan serta ketahanan ekonomi. Ini akan diterjemahkan dalam kebijakan kewilayahan. Dengan demikian aspek kita mengurangi ketimpangan dan meningkatkan konektivitas menjadi penting mendorong upaya transformasi kita,” ucap Winny.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Jokowi Kumpulkan Menteri, Anies Cs & BUMN di JCC, Ada Apa?
(mij/mij)
