TEMPO.CO, Jakarta – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan banyak kepala desa yang terpilih karena besarnya kekuatan pemodal. Hal tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan itu sampaikan saat menghadiri Peringatan UU Desa ke-9 tahun oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).Megawati menyebut mengetahui hal ini karena mendapat cerita dari bawahannya. “Orang-orang pada bilang, ‘woh, tapi buk, ada 3 calon (kades),’ terus? ‘Padahal kita senangnya Pak A,’ terus? ‘Iya, tapi yang Pak C itu wah bandarnya akeh, buk.’ Hayo, jangan bohong, loh. Itu fakta lapangan, loh, saya tahu loh,” ujar Megawati di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. Megawati menceritakan dirinya senang blusukan untuk mengetahui mekanisme pemilihan kades. Dari hasil blusukan tersebut, Megawati bisa mengetahui rahasia pemilihan kapala desa tersebut. “Saya tahu, loh. Benar atau tidak? Kurang banyak yang teriak, hayo. Sudah berhenti, lah, jangan dilakukan itu, karena saya selalu bilang kamu itu harus dicintai dan mencintai rakyat. Dengan begitu apa yang diinginkan oleh desamu pasti bisa terwujud,” kata Megawati. Apdesi minta 10 persen APBN dialokasikan untuk Dana DesaMegawati Soekarnoputri angkat bicara soal tuntutan Apdesi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta agar 10 persen APBN dialokasikan untuk Dana Desa. Menurut Megawati, para kepala desa harusnya mempertimbangkan soal kemampuan keuangan negara sebelum meminta hal itu. “Kalian itu boleh meminta, karena ini negara dan bangsa ini milik kalian. Tetapi juga harus mikir sejauh mana sih negara ini yang namanya dari sisi keuangannya,” ujar Megawati. Dalam sambutannya, Megawati bahkan memperingati soal adanya kepala desa yang menyalahgunkan dana desa hingga berakhir ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, dia mewanti-wanti para kepala desa agar tidak menyalahgunkan wewenangnya. Selain itu, Megawati juga menyebut permintaan Apdesi itu bakal semakin membuat Jokowi pusing. “Presiden kita itu, tadi pada bilang Pak Jokowi, Pak Jokowi surveinya tinggi, gitu. Saya cuma ketawa saja melihat kalian, boleh, idola itu namanya. Tapi kan kasihan badannya makin kering, makin kurus, karena ininya (tunjuk kepala) pusing mikirin negoro. Negoro ini susah, loh, diurus,” kata Megawati. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten, Surta Wijaya sebelumnya meminta agar 10 persen dari dana APBN dialokasikan menjadi Dana Desa. Menurut Surta, pemerintah di desa telah banyak berjasa untuk pemerintah. “Sebelum republik ini ada, desa lebih awal sudah ada. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, kita temukan prasasti di Jawa, prasasti di Sunda, 350 masehi, 381 masehi, desa sudah ada. Artinya, republik ini punya utang ke desa, sepakat?” ujar Surta. Menurut Surta, dengan peran desa yang begitu besar seharusnya pemerintah pusat tidak memarjinalkan pemerintah desa. Ia meminta agar perkotaan tidak selalu menjadi perhatian pemerintah pusat. “Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa. Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?” kata Surta. Lebih lanjut, Surta juga meminta pemerintah mengabulkan tuntutan agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Menurut Surta, pemerintah harus memperjuangkan keinginan para kepala desa tersebut.Pilihan Editor: Setneg Nonaktifkan Esha Rahmanshah Abrar Setelah Istinya Diduga Flexing di Media Sosial
