Jakarta, CNN Indonesia — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberikan ultimatum ke bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang tak kunjung menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Demokrat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungannya kepada Anies jika cawapres tetap tak diumumkan pada bulan Juni.
“Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” ucap Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief saat dihubungi, Senin (5/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demokrat, NasDem dan PKS belakangan ini telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies sebagai capres. Namun, koalisi ini belum mengumumkan cawapresnya.
Andi berpendapat ada tren penurunan elektabilitas Anies di sejumlah hasil survei yang dirilis pelbagai lembaga belakangan ini. Terbaru, tren penurunan ini terungkap lewat hasil survei yang dirilis lembaga Indikator.
Menurut survei ini dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto mencatat angka tertinggi dengan 38 persen. Disusul Ganjar 34,2 persen, Anies 18,9 persen, dan 8,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Andi meyakini penurunan elektabilitas Anies karena tak kunjung mendeklarasikan cawapres.
“Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya,” kata dia.
“Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat,” imbuh dia.
Andi yakin deklarasi cawapres akan semakin memperkuat keinginan masyarakat terhadap perubahan. Sehingga hal itu diprediksi bisa mendorong kenaikan elektabilitas.
“Partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” kata dia.
Ultimatum dari Demokrat itu lantas direspons oleh PKS dan NasDem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani tak mengatur tenggat waktu bagi Anies untuk menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
“Di piagam itu kan enggak ada limitasi waktu yang diberikan ke Anies untuk menentukan wakil,” kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/6).
Isi Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani oleh Demokrat, PKS dan NasDem pada poin ketiga berisikan memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Kemudian pada poin keenam berisikan pada waktunya koalisi mengumumkan pasangan capres dan cawapres.
“Ada hal apa? Artinya kan kedaulatan itu sudah diserahkan kepada Anies,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi merespons santai ancaman Partai Demokrat. Aboe mengklaim Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tetap solid hingga kini.
“Yang begitu-begitu mah kita terima baik-baik saja, enggak usah terlalu serius,” kata Aboe di kompleks parlemen, Senin (5/6).
Aboe menyebut PKS setuju dengan Partai Demokrat yang mengusulkan agar cawapres Anies segera diumumkan. Ia pun menghormati usulan Partai Demokrat tersebut.
“Ya enggak apa-apa, namanya juga mendorong,” ucap dia.
Sejauh ini Anies belum mau membeberkan kapan bakal mendeklarasikan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Dia pun enggan memberitahu ciri-ciri cawapres yang ia pilih. (rzr/bmw)
[Gambas:Video CNN]
